POJOKSATU.ID - Kinerja sektor energi kembali diguncang kontroversi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melempar sindiran pedas.
Kepada perusahaan SPBU swasta yang menolak membeli BBM dari Pertamina setelah pemerintah menutup keran impor BBM nonsubsidi untuk pihak swasta.
Alih-alih menanggapi persoalan teknis yang membuat sejumlah SPBU tutup dan karyawannya kehilangan pendapatan.
Bahlil justru melontarkan komentar bernada merendahkan.
Baca Juga: Tiket Jatiluhur Rp 65 Ribu Dikeluhkan Pengunjung, Waduk Dipenuhi Eceng Gondok
“Kalau tidak mau beli minyak, nanti pompa bensinnya tidak ada kerjaan. Jual es, jadi tukang picit saja sampai mati,” sindir Bahlil, dikutip dari Kompas, 9 Desember 2025.
Pernyataan itu langsung memicu gelombang kritik.
Selain dinilai tak pantas keluar dari seorang pejabat negara, komentar tersebut dianggap mengabaikan fakta.
Bahwa ribuan karyawan SPBU swasta terdampak langsung oleh pembatasan impor BBM nonsubsidi yang diputuskan pemerintah.
Baca Juga: Cek di Sini! Siapa Saja yang Bisa Daftar PPPK BGN 2025, Ternyata Tidak Harus Jurusan Gizi
Kebijakan itu membuat SPBU Shell, Vivo, hingga BP kehabisan stok. Sebagian terpaksa menutup layanan selama beberapa waktu.
Dampak ke lapangan lebih buruk lagi: banyak karyawan mencari cara bertahan hidup dengan menjual es, kopi, bahkan membuka jasa pijat refleksi.
Alih-alih memberi solusi, Bahlil justru menyindir kondisi tersebut seolah menjadi bahan candaan.
“Ini pasti ramai di media sosial. Memang aku sengaja. Epen kah?” ucapnya, menambah kesan bahwa keresahan publik tidak dianggap serius.
Dia berdalih bahwa negara harus mengendalikan impor demi menjaga neraca perdagangan.
Namun publik menilai, argumen tersebut tidak menjawab akar persoalan, minimnya kesiapan pemerintah dalam memastikan pasokan BBM nonsubsidi tetap stabil.
Kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat memicu antrean panjang dan kepanikan kecil, terutama di wilayah perkotaan.
Tidak sedikit masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai mendadak dan tak mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi di lapangan.
Baca Juga: PPPK Makin Cemas, Revisi UU ASN 2023 Disebut Tidak Hanya Menggerus Gaji tapi Juga Stabilitas Kerja
Bahlil juga mengungkap adanya permintaan SPBU swasta agar kuota impor BBM mereka ditambah.
Namun ia menolak dan menegaskan bahwa semua pihak harus mematuhi aturan negara.
Meski demikian, cara komunikasinya dianggap tidak berdimensi kepemimpinan, lebih seperti serangan personal yang menyinggung pekerja di lapangan.
Padahal, fakta menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan impor itu langsung memukul pendapatan karyawan SPBU.
Yang selama ini bekerja di garda terdepan, bukan di meja kebijakan.
Kini, setelah stok BBM kembali masuk, SPBU Shell, Vivo, dan BP perlahan beroperasi kembali.
Namun kekecewaan publik terhadap gaya komunikasi pejabat negara kembali mencuat dan nama Bahlil berada di posisi teratas sorotan negatif.
Di tengah tantangan energi global, publik berharap kementerian memberikan kepastian, bukan sindiran yang mempermalukan pekerja kecil.
Pemerintah semestinya hadir dengan solusi, bukan justru memperkeruh suasana lewat komentar yang tak perlu.***
