POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar yang mengejutkan dari Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 17 Desember 2025.
Kas negara justru menerima pengembalian dana dalam jumlah fantastis dari sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).
Bukan karena efisiensi luar biasa, melainkan akibat lambannya realisasi belanja anggaran.
Baca Juga: Langsung Viral Prabowo Makan Nasi Goreng di Posko Agam, Celetukan ‘Ini Menu Kalau Saya Datang Ya?’
Dalam sebulan terakhir, jumlah dana yang “dikembalikan” ke kas negara melonjak signifikan.
Pada pertengahan November 2025, pengembalian tercatat sebesar Rp3,5 triliun.
Memasuki Desember 2025, angka itu meningkat menjadi Rp4,5 triliun atau naik Rp1 triliun hanya dalam hitungan minggu.
Menkeu bahkan memprediksi angka tersebut masih berpotensi bertambah menjelang tutup buku akhir tahun.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa roda birokrasi di sejumlah kementerian belum bergerak secepat yang diharapkan, meskipun anggaran sudah tersedia.
Dana yang seharusnya dipakai untuk program rakyat justru mengendap dan kembali ke kas negara.
Baca Juga: Keajaiban dari Garoga Batangtoru, Rumah Pencinta Kucing Lolos dari Banjir Bandang Setinggi Rumah
Purbaya mengaku telah melaporkan kondisi tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ketika awak media menanyakan kementerian mana saja yang menjadi penyumbang terbesar lambannya penyerapan anggaran, Menkeu memilih irit bicara.
“Saya belum lihat detailnya. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin,” ujar Purbaya, dikutip dari akun Facebook kata kata kota kita, 18 Desember 2025.
Sikap bungkam ini memunculkan tanda tanya publik.
Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang tinggi, justru muncul fakta bahwa triliunan rupiah anggaran negara tak tersalurkan karena kinerja birokrasi tersendat.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA TransNusa! Posisi Pilot hingga Staf Bandara Dibuka hingga 31 Desember 2025
Dampak dari lambatnya realisasi belanja ini cukup serius. Menkeu memprediksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak akan terserap secara maksimal.
Realisasi diperkirakan hanya sekitar 95 persen dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Pemerintah masih berharap ada percepatan belanja dalam dua pekan terakhir Desember, mengingat proses audit final belum selesai.
Baca Juga: Polres Karawang Gelar Binrohtal dan Resmikan Fasilitas Wudhu Masjid
Namun harapan tersebut dinilai banyak pihak terlalu optimistis, mengingat pola penyerapan anggaran biasanya justru menurun di penghujung tahun.
Pengembalian dana Rp4,5 triliun ini juga memunculkan kritik tajam terhadap efektivitas perencanaan anggaran.
Anggaran sudah disetujui DPR, dana sudah tersedia, tetapi kementerian dan lembaga justru dinilai belum siap mengeksekusi program secara cepat dan tepat.
Baca Juga: Desak Prabowo Tetapkan Darurat Nasional, LBH Muhammadiyah Ancam Tempuh Jalur Hukum
Situasi ini bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang berulang kali menekankan pentingnya kecepatan kerja dan dampak langsung kebijakan bagi rakyat.
Mesin birokrasi diharapkan “ngebut”, namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Uang negara sudah diberikan, tetapi sebagian instansi tampak kebingungan membelanjakannya untuk program yang nyata.
Akibatnya, kesempatan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terancam terbuang percuma.
Lonjakan pengembalian dana ini menjadi alarm keras bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan.
Tanpa evaluasi serius dan transparansi, fenomena APBN menganggur dikhawatirkan akan terus berulang di tahun-tahun mendatang.***
