POJOKSATU.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah armada Mikrotrans dalam sistem JakLingko sebagai langkah nyata untuk mengatasi kemacetan yang selama ini dipicu oleh angkutan kota (angkot) konvensional.
Pramono menjelaskan, salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah kebiasaan angkot yang berhenti sembarangan atau terlalu lama menunggu penumpang.
Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas tersendat, terutama di ruas jalan padat.
Baca Juga: Tak Ada PHK! Pemkot Banjarmasin Jamin PPPK Tetap Bertahan Meski Anggaran Dibatasi
Oleh karena itu, penambahan armada transportasi terintegrasi dinilai menjadi solusi penting untuk meningkatkan mobilitas warga, khususnya di tingkat lingkungan.
Ia menegaskan bahwa penambahan armada Mikrotrans dan JakLingko menjadi prioritas pemerintah.
“Jadi yang pertama, Mikrotrans, JakLingko dan sebagainya, tentunya memang armada ini perlu ada penambahan," ujar Pramono.
Baca Juga: Tak Main-main! Kemenag Jakbar Perkuat PPPK Lewat Disiplin, Integritas, dan Reformasi Layanan
Menurutnya, penambahan armada yang dilakukan secara bertahap diyakini mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih tertata sekaligus menekan praktik ngetem yang kerap terjadi di berbagai titik jalan.
"Kami segera mempersiapkan untuk dilakukan penambahan supaya arus transportasi di tingkat paling masyarakat ini berjalan menjadi lebih baik," lanjutnya.
Selain itu, Pramono juga menyoroti praktik ngetem berkepanjangan hingga dugaan pungutan liar yang dinilai semakin memperparah kemacetan.
Baca Juga: 22 April Jadi Hari Penentuan! PPWI Audiensi dengan BKN, PPPK Paruh Waktu Bisa Naik Status?
Ia memastikan, persoalan tersebut akan menjadi fokus pembenahan pemerintah ke depan.
"Karena memang kalau ngetem terlalu lama itu yang menyebabkan kemacetan, apalagi kalau kemudian ada pungli, ada macam-macam. Dan itu yang akan kami lakukan pembenahan," ungkapnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi benturan ekonomi dengan sopir angkutan konvensional, Pramono menegaskan bahwa sistem pengelolaan JakLingko sudah berjalan secara transparan dan terbuka.
"Kalau untuk Mikrotrans maupun JakLingko kan sebenarnya sudah sangat transparan. Enggak ada daerah yang seperti Jakarta yang pengelolaannya transparan, apalagi digratiskan," ucapnya.
Di sisi lain, kebijakan penambahan armada ini juga sejalan dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan sistem JakLingko bagi masyarakat.
Dari sisi biaya, sistem ini dikenal lebih hemat karena menerapkan tarif integrasi sehingga penumpang dapat berpindah moda seperti TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga KRL Commuter Line tanpa harus membayar tarif penuh berulang kali dalam satu perjalanan.
Baca Juga: Yossi Cohen
Tak hanya itu, sistem ini juga memudahkan perpindahan antar moda transportasi karena seluruh layanan telah terintegrasi.
Penumpang tidak lagi direpotkan dengan perbedaan tiket atau sistem pembayaran.
Dari segi kepraktisan, pengguna cukup memanfaatkan satu kartu atau aplikasi untuk melakukan seluruh transaksi transportasi.
Sistem non-tunai ini membuat perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien.
Efisiensi waktu juga semakin terasa karena adanya skema durasi tarif yang memungkinkan penumpang melakukan transit tanpa harus mengantre berulang kali.
Hal ini berdampak langsung pada kelancaran aktivitas harian masyarakat.
Lebih jauh, JakLingko turut mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Baca Juga: Data Resmi BKN 2025! Jumlah PNS Menyusut Sejak Era Jokowi, PPPK dan PPPK Paruh Waktu Melonjak Tinggi
Dengan jaringan yang saling terhubung, akses menuju berbagai wilayah di Jakarta menjadi lebih mudah dijangkau.
Selain untuk transportasi, aplikasi JakLingko juga memiliki fungsi tambahan seperti pembayaran tagihan hingga pembelian tiket sehingga memberikan nilai lebih bagi penggunanya.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, penambahan armada JakLingko diharapkan tidak hanya mampu mengurai kemacetan, tetapi juga mempercepat transformasi sistem transportasi Jakarta menjadi lebih modern, terintegrasi, dan ramah bagi masyarakat.***
