POJOKSATU.ID - Rencana pengiriman prajurit TNI ke Gaza, Palestina, menuai perhatian dari berbagai pihak.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam agenda hegemoni Amerika Serikat dan Israel di balik misi internasional tersebut.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan sikap politik luar negeri, terutama dalam konteks konflik Palestina.
Baca Juga: KABAR BAIK! PPPK Juga Dapat THR 2026, Ini Rincian Gaji Terbaru dan Tunjangan yang Didapat
“Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel, yaitu menundukkan Gaza,” ujar Sudarnoto, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.
Menurutnya, misi yang dikemas dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) umumnya berada dalam pengaruh negara-negara besar.
ISF biasanya difokuskan pada stabilisasi wilayah pascakonflik, yang dalam praktiknya kerap berada di bawah kendali kekuatan global seperti Amerika Serikat.
Baca Juga: THR ASN 2026 Cair 11 Maret? Taspen Bongkar Fakta Soal Kenaikan Gaji dan Pesangon Pensiunan
Sudarnoto menilai, ISF bukanlah instrumen utama untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ia menegaskan bahwa selama ini posisi Indonesia jelas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” katanya.
Baca Juga: Tak Mau Sampah Menumpuk di TPA, Prabowo Dorong Kelurahan Mandiri Kelola Limbah
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan penjelasan resmi terkait batasan keterlibatan Indonesia dalam misi ISF di Gaza.
Dalam keterangan tertulis pada Sabtu (14/2/2026), Kemlu menyebut terdapat delapan poin utama yang menjadi dasar partisipasi Indonesia.
Kemlu menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kepada pihak mana pun dalam konflik tersebut.
Personel Indonesia juga tidak akan terlibat dalam operasi tempur maupun tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa Indonesia menolak segala bentuk perubahan demografi atau relokasi paksa rakyat Palestina.
Prinsip ini sejalan dengan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Polemik ini menunjukkan bahwa pengiriman TNI ke Gaza bukan sekadar isu militer, melainkan juga menyangkut posisi diplomatik dan komitmen Indonesia dalam politik global.
Publik pun menantikan kejelasan lebih lanjut terkait mekanisme dan tujuan konkret keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut.
