POJOKSATU.id - Pembahasan mengenai status bencana nasional kembali menjadi sorotan setelah podcast “SLM – Suara Lokal Mengglobal” di YouTube menayangkan percakapan panjang antara host dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam episode yang mengupas penanganan banjir besar di Sumatra itu.
Tito memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan pemerintah tidak menetapkan status “Bencana Nasional” meski kerusakannya luas dan dampaknya signifikan.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Penjelasan ini penting karena membuka perspektif baru yang selama ini tidak banyak diketahui publik.
Syarat Penetapan Bencana Nasional
Tito menegaskan bahwa penetapan status “bencana nasional” tidak bisa dilakukan sembarangan.
Baca Juga: Setelah Viral, Honorer Lebak yang Tinggal di Rumah Reyot Akhirnya Dibantu Oleh Dinas Pendidikan
Ada mekanisme hukum yang harus menjadi dasar, dan mekanisme itu melibatkan pemerintah daerah.
Tito menjelaskan “Bencana nasional ditetapkan jika provinsi tidak mampu memobilisasi kekuatannya harus ada pernyataan gubernur.”
Dengan kata lain, langkah awal harus datang dari gubernur.
Baca Juga: HUT BRI ke 130 Belanja Hemat FNB dan Home Living dengan Potongan Harga hingga Rp1,3 Juta
Jika gubernur menyatakan tidak mampu menghadapi bencana dengan sumber daya yang ada.
Maka BNPB baru dapat menilai dan mengusulkan status bencana nasional kepada Presiden.
Dalam bencana Sumatra kali ini, tidak ada pernyataan resmi dari gubernur-gubernur yang wilayahnya terdampak bahwa mereka tidak mampu menangani keadaan.
Penanganan Sebenarnya Sudah Setara Bencana Nasional
Salah satu isu yang mencuat di publik adalah anggapan bahwa pemerintah bergerak lamban. Namun Tito menolak anggapan tersebut.
Baca Juga: DPRD Jabar Ingatkan Siswa SMK Karawang soal Ancaman Judi Online dan AI
Menurutnya, seluruh kekuatan nasional sudah dikerahkan sejak hari pertama tanpa menunggu formalitas status.
Tito berkata “Sejak hari pertama, perlakuan seperti bencana nasional sudah dilakukan semua kekuatan nasional diturunkan.”
Artinya, baik TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kementerian teknis, hingga BUMN seperti PLN dan Pertamina sudah bergerak total sejak bencana terjadi.
Baca Juga: HUT BRI ke 130 Belanja Hemat FNB dan Home Living dengan Potongan Harga hingga Rp1,3 Juta
Kekuatan ini mencakup logistik, evakuasi, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan kebutuhan dasar warga.
Dengan demikian, meski statusnya tidak diumumkan sebagai bencana nasional, langkah-langkah penanganannya sudah sepenuhnya menggunakan standar bencana nasional.
Alasan yang Tidak Banyak Diketahui
Baca Juga: Pendataan Non-ASN 2025 Bikin Panik, Honorer Lagi-lagi Jadi Korban Ketidakpastian
Ini adalah bagian yang paling penting dan paling membuka wawasan. Penetapan status bencana nasional ternyata berpotensi menimbulkan efek domino secara internasional.
Tito menjelaskan “Kalau status bencana nasional ditetapkan, negara seperti AS dan UK akan mengeluarkan travel warning dampaknya besar bagi wisata dan bisnis.”
Menurut Tito, beberapa negara memiliki aturan yang otomatis mengharuskan mereka mengeluarkan travel advice, travel warning, bahkan travel ban
jika sebuah negara menyatakan diri sedang mengalami bencana nasional.
Dampaknya sangat besar bagi Indonesia yang wilayahnya luas.
Daerah-daerah aman seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, Raja Ampat, Labuan Bajo, hingga pusat bisnis seperti Jakarta dan Surabaya dapat terdampak langsung.
Baca Juga: HUT BRI ke 130 Belanja Hemat FNB dan Home Living dengan Potongan Harga hingga Rp1,3 Juta
Wisatawan asing bisa membatalkan perjalanan, maskapai dapat mengurangi penerbangan, dan investor akan menunda agenda mereka.
Padahal bencana hanya terjadi di tiga provinsi, bukan di seluruh Indonesia.
Inilah alasan strategis yang jarang diketahui publik.
Baca Juga: Setelah Viral, Honorer Lebak yang Tinggal di Rumah Reyot Akhirnya Dibantu Oleh Dinas Pendidikan
Status administratif bisa memengaruhi persepsi internasional terhadap keamanan dan stabilitas Indonesia secara keseluruhan.
Penanganan Lebih Penting daripada Status
Dari penjelasan Tito, terlihat bahwa keputusan pemerintah mempertimbangkan banyak aspek hukum, kapasitas daerah, kesiapan nasional, hingga dampak ekonomi dan internasional.
Baca Juga: Setelah Viral, Honorer Lebak yang Tinggal di Rumah Reyot Akhirnya Dibantu Oleh Dinas Pendidikan
Penanganan lapangan tetap dilakukan secara maksimal meski status tidak dinaikkan.
Penetapan bencana nasional ternyata bukan hanya pertimbangan teknis terkait lokasi bencana.
Tetapi juga keputusan strategis yang menyangkut citra negara dan dampak jangka panjang terhadap sektor vital lainnya.
Penjelasan ini menjadi penting untuk menjawab keresahan publik dan meluruskan persepsi bahwa penanganan bencana tidak bergantung pada status.
Tetapi pada mobilisasi nyata di lapangan.***
