POJOKSATU.id — Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja akan turun ke jalan pada 28 Agustus 2025.
Aksi ini membawa sederet tuntutan besar, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga permintaan revisi RUU Pemilu.
Tuntutan terakhir itu sempat mengejutkan publik karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan persoalan buruh.
Namun, menurut para pemimpin serikat, hal ini berkaitan erat dengan cita-cita buruh untuk mewujudkan sistem demokrasi yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat pekerja.
Baca Juga: Istana Pastikan Food Tray MBG Aman, Isu Minyak Babi Siap Diuji BPOM
Dalam aksi bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), setidaknya ada enam sampai tujuh poin utama yang diusung.
Selain isu ketenagakerjaan, seperti stop PHK, pembentukan Satgas PHK, hingga desakan reformasi pajak perburuhan.
Buruh juga menyuarakan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi dan revisi RUU Pemilu untuk perbaikan sistem politik di masa depan.
Mereka menilai, sistem pemilu yang lebih transparan akan membuka ruang politik yang lebih sehat sehingga kepentingan rakyat, termasuk kaum buruh, tidak lagi diabaikan.
Baca Juga: Zakat Profesi Dijadikan Laporan Pengeluaran Perumda Tirta Patriot
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa buruh tidak hanya memperjuangkan kepentingan jangka pendek terkait kesejahteraan, tetapi juga agenda besar reformasi bangsa.
Menurutnya, pemilu yang adil dan bebas manipulasi merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh.
“Kalau demokrasi rusak, bagaimana aspirasi buruh bisa tersalurkan?” tegasnya dalam konferensi pers jelang aksi.
Selain itu, dengan mendesak revisi RUU Pemilu, buruh ingin memastikan penyelenggaraan Pemilu 2029 berjalan jujur, adil, dan tidak didominasi oligarki politik.
Baca Juga: Sumut Targetkan Turunkan Kemiskinan Ekstrem Lewat PBI Jamsostek bagi Pekerja Rentan
Mereka menilai demokrasi yang sehat adalah fondasi bagi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih berpihak.
Oleh karena itu, wajar bila isu politik masuk dalam daftar tuntutan aksi buruh tahun ini.
Aksi besar 28 Agustus 2025 akan dipusatkan di Istana Negara dan DPR RI dengan perkiraan massa mencapai puluhan ribu orang dari berbagai wilayah.
Demonstrasi ini diantisipasi sebagai salah satu gelombang protes terbesar tahun ini karena kombinasi isu yang diangkat mencakup aspek ekonomi, hukum, hingga politik nasional.***
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android: https://play.google.com/store/
versid iOS: https://apps.apple.com/app/
Channel Whatsapp: https://www.whatsapp.com/
Fanpage edugov: https://www.facebook.com/
