POJOKSATU.id – Rencana pemerintah memangkas kuota BBM subsidi pada 2027 menghadapi tantangan lain di lapangan.

Di tengah upaya menekan beban subsidi, konsumsi BBM bersubsidi justru menunjukkan peningkatan.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah merencanakan kuota BBM subsidi sebesar 20,09 juta kiloliter.

Jumlah tersebut turun sekitar 58,5 persen dibandingkan kuota 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena terjadi ketika semakin banyak masyarakat memilih BBM bersubsidi dibandingkan produk nonsubsidi.

Baca Juga: Pasokan BBM Pasca Gempa NTT Berangsur Pulih, Meski Masih Terkendala Infrastruktur

Plt/Plh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah memang tengah menyiapkan langkah pengendalian subsidi, termasuk untuk Pertalite.

“Termasuk salah satunya yang Pertalite,” kata Ferry dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).

 

Selisih Harga Dorong Konsumen Beralih

Kondisi tersebut tidak lepas dari perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

Ketika harga BBM nonsubsidi meningkat, sebagian konsumen memilih beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran.

Data yang dipaparkan menunjukkan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen pada Januari-Mei 2026 menjadi 80,3 persen pada Juli 2026.

Sebaliknya, pangsa Pertamax mengalami penurunan dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen.

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Indra Abra Tallatov menilai perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsumen cukup sensitif terhadap perbedaan harga.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Prabowo, Orang Kaya Desil 9 dan 10 akan Dilarang Beli Pertalite, Masih Dikaji

“Migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen,” ujar Indra.

Menurut dia, perubahan perilaku tersebut menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

 

Konsumsi BBM Subsidi Justru Naik

Kenaikan konsumsi menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Pada semester I 2026, penyaluran BBM subsidi tercatat meningkat 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter, dari 7.410,1 ribu kiloliter pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, pemerintah menghadapi situasi yang cukup berlawanan. Di satu sisi, kuota BBM subsidi untuk 2027 direncanakan dipangkas secara signifikan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih menunjukkan tren kenaikan.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel pada 2027 sebagai salah satu dasar penghitungan kebijakan subsidi.

Selain faktor harga, pemerintah juga berupaya memastikan subsidi hanya diterima kelompok masyarakat yang memang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu seharusnya tidak menikmati subsidi.

“Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Bisa Beli Pertalite, Begini Cara Menentukannya

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kelompok desil 9-10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Sementara desil 1-5 menjadi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang diprioritaskan dalam berbagai program bantuan sosial.

 

Pembatasan Pertalite Belum Final

Meski pemerintah membuka peluang memperketat penerima BBM subsidi, aturan pembelian Pertalite berdasarkan kelompok masyarakat belum ditetapkan.

Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian sebelum menentukan mekanisme pembatasan.

“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” ujarnya.

Dengan demikian, pemangkasan kuota BBM subsidi pada 2027 belum serta-merta berarti pembatasan pembelian Pertalite sudah diberlakukan.

Pemerintah masih harus menentukan mekanisme agar pengurangan kuota tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang memang bergantung pada BBM bersubsidi.

Tantangannya bukan hanya mengurangi volume subsidi, tetapi memastikan penghematan anggaran berjalan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama subsidi.