POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan langkah tegas untuk mengurangi beban keuangan daerah akibat operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dinilai belum memberikan manfaat optimal.

Salah satu opsi yang ia lontarkan adalah menyerahkan pengelolaan bandara tersebut sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Bandara Kertajati sebelumnya digadang-gadang menjadi bandara internasional terbesar di Jawa Barat dan penopang pertumbuhan ekonomi kawasan Rebana.

Baca Juga: Apa Arti Pengadaan PPPK Tingkat Instansi Sedang Dibuka, Ini yang Perlu Diketahui Pelamar, Simak penjelasannya

Namun dalam perjalanannya, tingkat aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang belum memenuhi ekspektasi.

Dedi menyampaikan bahwa hingga saat ini, biaya operasional Bandara Kertajati masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun.

Namun, pengeluaran besar tersebut belum sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan.

Baca Juga: LOWONGAN KERJA Garuda TV Buka untuk Reporter, Account Executive, dan Sales Group Head

Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan penghentian sementara operasional bandara yang berada di Kabupaten Majalengka itu, mengingat terus menguras anggaran tanpa hasil yang jelas.

“Pertanyaan saya, bisa nggak sih, karena kita terus membiayai tapi hasilnya belum ada, Bandara Kertajati ini disetop dulu?” ujar Dedi Mulyadi, dikutip pojoksatu.id dari pikiran rakyat (12/1/2026)

Dedi menegaskan, apapun keputusan yang akan diambil, tujuannya adalah memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Ali Syafiq Sudah 2 Minggu Hilang di Gunung Slamet, Sepatunya Sudah Ditemukan di Kawasan Segara Wedi

Ia berharap, polemik Bandara Kertajati dapat segera menemukan solusi terbaik, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Jawa Barat secara luas.***