POJOKSATU.ID - Polemik motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis kembali memanas.

Kali ini, publik dihebohkan dengan dugaan bahwa motor operasional yang digunakan merupakan hasil rebranding dari produk asal Tiongkok.

Isu ini mencuat setelah konten kreator Aryo Pamungkas mengunggah video yang kemudian viral di media sosial pada Minggu (12/4/2026).

Dalam video tersebut, Aryo mengungkap temuan netizen terkait kemiripan motor listrik MBG dengan produk yang dijual di platform Alibaba.

Baca Juga: Bukan Sekadar Ikan Pembersih, Sapu-Sapu Justru Rusak Ekosistem Sungai Jakarta

Menurutnya, motor yang digunakan dalam program MBG memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan tipe Kollter ES1-X Pro.

Produk tersebut diketahui berasal dari China dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan nilai yang beredar di publik.

Aryo menyebut, motor listrik yang disebut-sebut dibanderol sekitar Rp42 juta per unit itu diduga memiliki harga asli hanya sekitar Rp8–10 juta di pasar internasional.

“Netizen menemukan motor serupa di Alibaba dengan harga sekitar Rp10 jutaan,” ungkapnya dalam video yang beredar luas, dikutip dari instagram @jogjastudent.

Baca Juga: Tak Mau Nunggu Puluhan Tahun? Skema War Tiket Haji Siap Jadi Jalan Pintas

Temuan ini langsung memicu berbagai spekulasi, terutama terkait potensi selisih harga.

Jika dikaitkan dengan jumlah pengadaan yang mencapai lebih dari 21 ribu unit, selisih tersebut disebut bisa menembus angka ratusan miliar rupiah.

Meski demikian, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah memberikan klarifikasi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa harga pembelian motor listrik tersebut justru lebih rendah dari harga pasar domestik.

Ia menyebut harga pengadaan sekitar Rp42 juta per unit, sementara harga pasar disebut bisa mencapai Rp52 juta.

Selain itu, pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Motor listrik tersebut juga diprioritaskan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Baca Juga: KDM Beri Santunan Rp10 Juta ke Ibu yang Bayinya Nyaris Tertukar di RSHS Bandung

Perdebatan pun masih terus bergulir di tengah masyarakat. Di satu sisi, muncul pertanyaan soal transparansi harga, sementara di sisi lain pemerintah menegaskan bahwa proses pengadaan telah sesuai dengan perencanaan.

Hingga kini, isu ini masih menjadi sorotan publik dan berpotensi terus berkembang seiring munculnya data dan klarifikasi lanjutan.***