POJOKSATU.ID - Pemerintah akhirnya buka suara soal penyebab banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan wilayah Sumatra.

Setelah tekanan publik semakin keras, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengakui bahwa bencana besar ini tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem.

Tetapi juga kerusakan lingkungan yang sudah lama diabaikan.

Dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu 3 Desember 2025, Teddy menyebut faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Baca Juga: Ditjen Pendis Beri Relaksasi Perkuliahan bagi PTKI Terdampak Banjir, Mulai dari Penyesuaian Kalender Akademik hingga Penundaan Masa Kuliah

“Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” katanya, dikutip dari Tirto.id, 3 Desember 2025.

Pernyataan ini menjadi pengakuan pertama dari pemerintah bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan hutan di Sumatra.

Pemerintah, kata Teddy, saat ini masih fokus pada evakuasi korban dan penanganan darurat.

Namun ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan.

Baca Juga: Bentuk Empati terhadap Korban Banjir Sumatra, Skuat PSMS Medan Kenakan Pita Hitam di Lengan selama Latihan

“Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait bencana ini,” ujarnya.

Meski begitu, publik menilai langkah tersebut terkesan terlambat karena tanda-tanda kerusakan telah lama terlihat sebelum bencana terjadi.

Indikasi paling jelas terlihat dari temuan gelondongan kayu yang ikut terseret banjir di sejumlah lokasi terdampak.

Video dan foto yang beredar memperlihatkan tumpukan kayu dalam jumlah besar, sebuah bukti telanjang bahwa hutan Sumatra telah ditebang tanpa kendali.

Tidak sedikit elemen masyarakat yang menuding bahwa bencana kali ini bukan semata-mata fenomena alam.

Melainkan konsekuensi langsung dari aktivitas illegal logging yang dibiarkan berlarut.

Keraguan publik makin menguat setelah gelondongan kayu yang ditemukan sebagian tampak sudah terkupas, menandakan aktivitas penebangan baru-baru ini.

Dugaan pun mengarah pada pembalakan liar yang selama ini kerap dikaitkan dengan jaringan mafia kayu.

Baca Juga: Gus Yahya Bukan Pecat Gus Ipul, Digeser Ketua Bidang, Alasannya SK PCNU PWNU Banyak Tertahan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit akhirnya turun tangan menanggapi temuan mencolok tersebut.

Ia memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan bersama Kementerian Kehutanan.

“Terkait temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami sudah berkoordinasi dengan menteri kehutanan,” ujarnya, dikutip dari Tirto.id, 3 Desember 2025.

Listyo menegaskan bahwa tim gabungan antara Polri dan Kemenhut akan segera diturunkan.

Baca Juga: Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, Film Petualangan Baru yang Bikin Deg-degan Tapi Tetap Kocak

“Besok kami akan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait peristiwa yang terjadi,” jelasnya.

Langkah ini disambut baik, namun masyarakat mempertanyakan mengapa penindakan baru dilakukan setelah bencana terjadi.

Banyak yang menduga pembalakan liar di Sumatra dilakukan secara sistematis dan melibatkan pihak-pihak kuat, sehingga pengawasan selama ini tidak efektif.

Banjir bandang yang menenggelamkan rumah, menutup akses jalan, dan menelan korban jiwa dianggap sebagai puncak.

Dari kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Pemerintah dinilai gagal menjaga kawasan hutan dan lamban merespons laporan-laporan masyarakat mengenai aktivitas penebangan ilegal.

Kini, dengan bukti gelondongan kayu yang berserakan di lokasi bencana, publik menuntut dua hal: penyelidikan tuntas dan hukuman tegas.

Tidak sekadar kepada pelaku lapangan, tetapi juga siapa pun yang selama ini memanfaatkan pembalakan sebagai ladang bisnis gelap.***