POJOKSATU.ID - Rencana pemerintah membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo menggunakan APBN menuai perhatian publik.

Di satu sisi, langkah pemerintah terlihat sebagai bentuk kepedulian terhadap Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.

Akan tetapi, keputusan ini memunculkan tanda tanya besar, apakah penggunaan APBN untuk membangun pesantren swasta merupakan hal tepat, di saat banyak kebutuhan lain lebih mendesak.

Baca Juga: Resmi! Aturan Pencairan TPG 100 Persen 2025 Sudah Terbit, Guru Siap-Siap Terima Tambahan Gaji Pokok

Menurut Menteri PUPR Dody Hanggodo, tim teknis sudah turun ke lapangan dan menyimpulkan konstruksi lama pesantren tak layak diperbaiki.

Sehingga rencananya pemerintah akan membangun dari nol Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.

"Dibangun baru dari nol daripada kita tambal sulam," ungkap Doddy saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Oktober 2025.

Baca Juga: Ternyata Siswa Sekolah Rakyat Bisa Keluar Masuk Kapan Saja Tanpa Tunggu Tahun Ajaran Baru

Dody menambahkan bahwa biaya pembangunan ponpes tersebut diambil dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari pihak swasta.

Dari sisi kemanusiaan, rencana tersebut tentu layak diapresiasi karena pesantren merupakan bagian penting dari pendidikan nasional, dan ribuan santri di dalamnya berhak atas fasilitas yang aman.

Akan tetapi, pembangunan lembaga pendidikan swasta menggunakan APBN membuat publik bertanya-tanya apakah langkah negara sudah berada di jalur yang benar.

Baca Juga: dr. Ratnawati Dorong Pelajar Cirebon Melek Demokrasi, Ajak Generasi Muda Jadi Pemilih Cerdas

Selain itu, publik juga menyoroti tanggung jawab dari pihak pesantren yang mengelola uang dari para santri.

Sebagaimana diketahui, ambruknya bangunan tersebut dikatakan karena kegagalan konstruksi yang dibuat tak memenuhi standar.

Sehingga publik menilai seharusnya pihak pesantren yang bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Baca Juga: Belum Diakui Sebagai Guru Wali di InfoGTK? Ini Solusi Agar TPG Triwulan 3 Tetap Cair

"Hah APBN? Yang salah siapa, yang nanggung penyetor pajak," tulis seorang netizen di akun Instagram @trendingbuzz.id.

Publik juga menyoroti sikap pengasuh Ponpes Al Khoziny yang menyatakan insiden itu sebagai takdir Tuhan.

Ucapan tersebut dinilai seperti ingin lepas dari tanggung jawab atas kelalaian dalam perencanaan pembangunan bangunan bertingkat.

Baca Juga: Ternyata Gratis, Begini Cara Ambil Barang Hasil Curian di Kantor Polisi Tanpa Bayar Sepeser Pun

Atas hal itu, publik merasa keberatan jika negara ikut membantu pembangunan ulang ponpes tersebut pakai APBN.

Karena masih banyak kebutuhan mendesak lainnya, seperti sekolah negeri yang rusak di pelosok desa, jembatan di kampung yang nyaris ambruk, dan puskesmas kekurangan alat medis.

Pesantren memang merupakan pusat pendidikan moral bangsa tapi tanggung jawab pembangunan itu seharusnya di tangan pengelola dan donatur, bukan murni dibebankan pada uang negara.

Baca Juga: Pemerintah Tanggung Penuh Gaji Peserta Magang Nasional Selama Enam Bulan, Segini Besarannya

Permasalahan ini menjadi perhatian DPR, Sufmi Dasco mengatakan rencana pembangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo pakai APBN belum sampai pada tahapan final.

Tak ada yang salah dari memberi bantuan membangun pesantren, tapi bukan berarti mengorbankan prinsip dasar tentang penggunaan uang rakyat.***