POJOKSATU.ID - Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya meminta maaf setelah gelombang kritik menghantam dirinya.
Akibat tindakan nekat berangkat umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
Permintaan maaf itu disampaikan lewat unggahan media sosial pada Selasa 9 Desember 2025.
Namun, bagi publik, langkah Mirwan dianggap terlambat. Reputasinya sudah terlanjur rusak.
Baca Juga: Wajib Tahu CPNS 2026! Begini Cara Mengatasi Kesalahan Data Saat Daftar Online, Wajib Tahu!
Setelah Presiden Prabowo Subianto menegurnya secara terbuka dan meminta Mendagri Tito Karnavian memproses pencopotannya.
Dalam pernyataannya, Mirwan menulis permohonan maaf panjang, mengakui bahwa kepergiannya membuat kegaduhan nasional.
Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keresahan dan kekecewaan banyak pihak.
"Terutama kepada Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh Selatan,” tulisnya.
Baca Juga: Pesepeda Tabrak Transjakarta di Sudirman, Pejabat SKK Migas Hudi Dananjoyo Suryodipuro Tutup Usia
Unggahan itu muncul setelah dua hari sebelumnya Prabowo menyindir keras perilaku Mirwan yang disebut “lari saat daerahnya bahaya”.
Teguran itu muncul dalam rapat penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Nada Prabowo jelas penuh kemarahan.
Ia menyamakan tindakan Mirwan dengan “desersi”, istilah militer untuk prajurit yang melarikan diri dan meninggalkan pasukan dalam kondisi bahaya.
“Kalau yang mau lari, lari saja. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” kata Prabowo, dikutip dari CNN, 8 Desember 2025.
menegaskan bahwa partai asal Mirwan tidak relevan dalam perkara ini.
Sentilan Prabowo itu langsung viral dan memicu gelombang tuntutan warga agar Mirwan dicopot.
Mirwan mencoba memperbaiki citra dengan janji bekerja lebih keras.
“Kami akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir. Memastikan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Baca Juga: Bantuan Cepat Kemendikdasmen Pemulihan Pendidikan Pasca Bencana Banjir Bandang Agam
Tapi publik merespons dingin. Banyak yang menilai Mirwan hanya meminta maaf karena tersudut, bukan karena kesadaran moral.
Tak hanya masyarakat, para pejabat pemerintah juga mempertanyakan absennya Mirwan tepat saat kotanya memerlukan keputusan strategis.
Ironisnya, Mirwan sebelumnya menandatangani surat ketidaksanggupan menghadapi tanggap darurat, tetapi keesokan harinya ia pergi ke Tanah Suci.
Sikap Mirwan dianggap mencederai kepercayaan publik dan melemahkan koordinasi bencana.
Baca Juga: Kontroversi Memanas! Zulhas Bantah Semua Tuduhan, Warga: Lah Lahan Sudah Hancur!
Keputusan untuk berangkat umrah, ditambah tanpa izin resmi, memperparah anggapan bahwa kepemimpinan daerah tidak siap menghadapi bencana besar.
Kini nasib Mirwan terancam. Pernyataan Prabowo yang meminta Mendagri memprosesnya bukan sekadar ancaman politik.
Melainkan sinyal bahwa pemerintah pusat tidak mentolerir kepala daerah yang meninggalkan rakyat dalam masa kritis.
Sementara itu, bencana di Aceh Selatan terus menyisakan banyak pekerjaan rumah: ribuan warga mengungsi, akses jalan rusak, dan beberapa desa masih terisolasi.
Ketidakhadiran Bupati justru dinilai memperlambat penanganan.
Permintaan maaf Mirwan mungkin dapat meredam sebagian kecil kegaduhan, tetapi luka sosial yang ditinggalkan tidak akan sembuh cepat.
Bagi banyak warga, seorang bupati yang memilih ibadah pribadi ketimbang bertanggung jawab.
Di saat bencana bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.***
