POJOKSATU.ID - Kritik datang dari anggota DPR RI terhadap kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dengan wilayah Indonesia berada di “jalur cincin api” dan rentan terhadap banjir, gempa, serta tsunami.
Pertanyaan besar muncul sejauh mana sistem prediksi BMKG benar-benar akurat dan andal?.
Baca Juga: Bahlil Gembar-gembor Hilirisasi Rakyat, Tapi Bisakah Petani & Nelayan Ikut Naik Kelas?
Dari Sensor ke Sistem Cerdas
BMKG selama ini telah membangun jaringan alat dan sistem untuk mendeteksi serta memprediksi bencana.
Contoh nyata sistem InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) yang memanfaatkan sensor seismik.
Baca Juga: Lulusan PPG 2025 Auto Senang! TPG Bulanan Siap Sambut Guru Baru, Tak Perlu Cemas Nunggu SKTP 3 Bulan
GPS, buoy laut dan tide gauge untuk pendeteksian dini tsunami.
Lebih jauh lagi, BMKG menyatakan telah mengadopsi teknologi artificial intelligence (AI) dalam prediksi musim hujan 2025/2026.
Dalam rapat dengan DPR, Kepala BMKG menegaskan bahwa anggaran 2026 difokuskan untuk layanan berbasis data sistem peringatan multi-bahaya.
Serta perluasan jejaring radar serta sensor di wilayah rawan.
Antara Klaim dan Realitas
Menurut laporan BMKG, prediksi cuaca secara umum diklaim memiliki tingkat akurasi hingga 90 % di tahun-tahun sebelumnya.
Namun riset internal terhadap prediksi curah hujan harian operasional di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa meskipun telah rutin dilakukan verifikasi sejak 2011.
Baca Juga: Viral! Warga Baduy Korban Begal Disebut Ditolak RS karena Tak Punya KTP, Kemenkes Turun Tangan
Kualitas atau “akurasi lokal” masih belum sepenuhnya diungkap secara transparan.
Berbeda dengan statemen optimis publik, sejumlah pengamatan mengindikasikan bahwa.
Di level lokal termasuk daerah rawan bencana kemampuan prediksi masih menghadapi tantangan.
Baca Juga: Bahlil Gembar-gembor Hilirisasi Rakyat, Tapi Bisakah Petani & Nelayan Ikut Naik Kelas?
Tantangan Utama
1. Infrastruktur dan sensor yang belum merata
Meskipun sistem seperti InaTEWS sudah dibangun, beberapa bagian jaringan monitoring masih dalam tahap pengembangan atau belum terpasang secara penuh.
2. Data dan analisis lokal yang kompleks
Baca Juga: Lulusan PPG 2025 Auto Senang! TPG Bulanan Siap Sambut Guru Baru, Tak Perlu Cemas Nunggu SKTP 3 Bulan
Prediksi bencana, khususnya gempa dan tsunami, membutuhkan data real-time dan pemodelan geotektonik yang sangat kompleks.
BMKG menjelaskan bahwa sistem EEWS (Early Earthquake Warning System) akan diuji coba di empat provinsi dengan estimasi tingkat guncangan dan waktu datang.
3. Distribusi dan respons ke masyarakat
Teknologi bisa saja canggih, namun jika sistem distribusi peringatan dan kesiapsiagaan masyarakat tak optimal, maka manfaatnya otomatis menurun.
Sebagai contohnya, BMKG menyebut bahwa peringatan nowcasting cuaca ekstrem berlaku dalam rentang 0-6 jam dan harus cepat disampaikan ke publik.
4. Anggaran dan sumber daya manusia (SDM)
Baca Juga: Bahlil Gembar-gembor Hilirisasi Rakyat, Tapi Bisakah Petani & Nelayan Ikut Naik Kelas?
BMKG sendiri menyebut bahwa penguatan SDM dan peralatan menjadi prioritas untuk 2026.
Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan penuh, sistem teknologi hanya akan menjadi “potensi” yang belum maksimal.
Prediksi cuaca dan hujan sudah mendapat perhatian luas, namun prediksi gempa dan tsunami berada pada level yang jauh lebih sulit.
Baca Juga: Lulusan PPG 2025 Auto Senang! TPG Bulanan Siap Sambut Guru Baru, Tak Perlu Cemas Nunggu SKTP 3 Bulan
Sistem InaTEWS memungkinkan pendeteksian dan peringatan dini, namun jaringan dan respon masih harus terus diperkuat.
Misalnya, BMKG perkuat sistem peringatan dini tsunami seismik dan nonseismik dengan pembangunan fasilitas pusat cadangan di Bali.
Selain itu, distribusi sensor ke wilayah-wilayah remote serta edukasi masyarakat terhadap siklus evakuasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
Mengapa Isu Ini Penting untuk Publik?
Ketika sistem prediksi bencana dianggap kurang akurat atau transparan, dua risiko muncul:
Kepercayaan publik menurun, sehingga ketika peringatan benar-benar dikeluarkan, respon terhadapnya bisa melemah.
Kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kurang efektif, karena instansi dan masyarakat “bermain menunggu” alih-alih bertindak segera berdasarkan sinyal yang tepat.
Untuk menjawab sorotan DPR dan publik, BMKG perlu menampilkan laporan akurasi terbuka, mempercepat pemasangan sensor di wilayah rawan.
Serta memastikan bahwa teknologi canggih di pusat benar-benar “membumi” ke desa dan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!
Sehingga saat alarm berbunyi, bukan hanya data yang hadir tetapi respon cepat masyarakat dan instansi yang terlatih.
Dan pada akhirnya, bukan hanya prediksi yang tepat tetapi nyawa yang bisa terselamatkan.***
