POJOKSATU.id – Kegelisahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuncak setelah pemerintah memastikan penerimaan pajak 2025 akan meleset dari target.
Dalam sebuah penjelasan resmi, Purbaya blak-blakan mengaku sampai sulit tidur memikirkan melemahnya penerimaan negara dan ancaman defisit APBN yang terus mengintai.
Pengakuan itu sontak membuat publik terkejut sekaligus menyoroti betapa seriusnya tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah.
Baca Juga: Rangkaian Teror Menerpa Selebgram DJ Donny, Rumah Dibom Molotov Rabu Dinihari Berujung Lapor Polisi
Kekhawatiran Purbaya bukan tanpa alasan.
Data terbaru menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar Rp1.459 triliun atau 70,2 persen dari target outlook.
Angka ini bahkan turun 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga: Polsek Klari Siagakan 150 Personel Amankan Malam Tahun Baru 2026
Dengan tren tersebut, pemerintah memproyeksi penerimaan pajak hanya akan mencapai sekitar Rp1.947 triliun lebih rendah dari target APBN 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp2.076,9 triliun.
Shortfall sekitar Rp57,8 triliun ini menjadi titik paling mengkhawatirkan bagi Purbaya.
Sebab, kekurangan penerimaan tersebut langsung menekan ruang fiskal dan meningkatkan beban pembiayaan defisit negara.
Baca Juga: Polsek Klari Siagakan 150 Personel Amankan Malam Tahun Baru 2026
"Semalam saja saya enggak bisa tidur, uangnya masuk enggak ya? Defisitnya bisa melebar," kata Purbaya di Kementerian Keuangan dikutip pojoksatu.id dari viva.co.id 31 Desember 2025.
Tingginya tekanan fiskal terutama muncul karena pemerintah harus memastikan defisit tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat undang-undang.
Padahal, realisasi defisit per akhir November 2025 telah mencapai Rp560,3 triliun atau sekitar 2,35 persen dari PDB.
Angka itu memang masih dalam batas aman, tetapi tren shortfall pajak membuat posisi APBN 2025 berada di kondisi paling rentan dalam beberapa tahun terakhir.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil langkah-langkah ekstrem seperti memaksakan pungutan pajak baru di tengah melemahnya perekonomian.
Baca Juga: 3 Manajer Investasi dengan Reksadana Pasar Saham Terbaik
Sebaliknya, pemerintah memilih memperketat belanja Kementerian/Lembaga, mengawasi kas negara secara harian.
Serta memanfaatkan sumber dana alternatif untuk menutup kekurangan penerimaan pajak.
Dua di antaranya adalah dana yang tidak terserap dari K/L serta penerimaan tambahan dari hasil penindakan hukum dan sitaan negara.
Baca Juga: 3 Manajer Investasi dengan Reksadana Pasar Saham Terbaik
“Ekonomi global belum stabil dan daya beli masyarakat masih turun. Tidak bijak menambah beban pajak baru. Yang penting APBN tetap aman,” tegas Purbaya.
Tekanan yang dialami pemerintah sebenarnya sudah mulai dirasakan sejak awal tahun.
Kinerja ekonomi nasional yang belum pulih sepenuhnya berdampak langsung pada menurunnya pencapaian pajak.
Baca Juga: Rangkaian Teror Menerpa Selebgram DJ Donny, Rumah Dibom Molotov Rabu Dinihari Berujung Lapor Polisi
Sejumlah sektor usaha besar, termasuk perdagangan dan industri pengolahan, mengalami perlambatan.
Kontribusi pajak dari korporasi juga tersendat karena margin usaha yang tergerus.
Tak hanya itu, perkembangan ekonomi global mulai dari melemahnya permintaan ekspor hingga gejolak geopolitik membuat penerimaan negara dari sisi bea dan cukai ikut menurun.
Pemerintah pun terpaksa mengandalkan pembiayaan utang dengan lebih hati-hati untuk menambal defisit agar tidak melewati batas yang diperbolehkan undang-undang.
Meski demikian, Purbaya tetap berupaya menenangkan publik.
Ia memastikan bahwa defisit APBN 2025 masih dapat dijaga agar tidak melebihi batas 3 persen, selama pemerintah berhasil menekan belanja yang tidak prioritas.
Purbaya juga meminta seluruh instansi pemerintah untuk tidak menghambur-hamburkan anggaran dan semakin disiplin dalam menggunakan dana negara.
Tekanan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
Publik kini menunggu bagaimana strategi pemerintah pada beberapa bulan ke depan untuk mengejar penerimaan yang tertinggal sekaligus menjaga stabilitas fiskal.
Dengan kondisi global yang masih tidak pasti, beban berat tersebut menjadi pekerjaan rumah besar Purbaya dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan.***
