POJOKSATU.ID - Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada jajaran pejabat negara, khususnya kepala daerah.
Agar menjalankan tugas secara profesional dan setia pada amanat rakyat.
Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat yang dinilai tidak kompeten, lalai, atau menyalahgunakan kekuasaan.
Tanpa memandang latar belakang politik, suku, maupun agama.
Ultimatum tegas tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua pada Selasa 16 Desember 2025.
Prabowo menekankan bahwa pembersihan birokrasi menjadi langkah penting untuk melindungi kekayaan negara dari korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: Perkuat Positioning 'Satu Bank untuk Semua', BRI Luncurkan Rebranding Korporat Menyeluruh
Prabowo menegaskan, Kita tidak akan ragu-ragu copot, memecat pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu.
"Tanpa melihat partai mana asal usul, suku mana, agama mana, ras mana,” tegas Prabowo, dikutip dari Kompas, 17 Desember 2025.
Ia menambahkan, jabatan publik bukanlah hak pribadi, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pejabat yang tidak sanggup menjalankan tugas tersebut dipersilakan untuk mengundurkan diri.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilakan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” ujarnya.
Prabowo menilai, perilaku pejabat yang tidak bertanggung jawab hanya akan menjadi penghambat kemajuan bangsa.
Korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya merugikan keuangan negara.
Tetapi juga secara langsung memperberat kehidupan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.
Baca Juga: Penetapan UMP 2026 Ditentukan Rumus Baru, Ini Reaksi Serikat Pekerja
Oleh karena itu, pemerintah pusat, kata Prabowo, terus bekerja keras memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan tanpa intervensi.
Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyelewengan yang merugikan rakyat.
“Karena itu, pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Ribuan PPPK Paruh Waktu Kuningan Akhirnya Pegang SK, Bupati Tekankan Tanggung Jawab Pelayanan
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengakui bahwa salah satu persoalan mendasar Indonesia adalah pengelolaan kekayaan negara yang belum dilakukan secara optimal.
Menurutnya, kekayaan alam dan potensi ekonomi Indonesia seharusnya mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, jika dikelola secara cakap dan bertanggung jawab.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kebocoran dan inefisiensi akibat ulah segelintir pejabat yang tidak amanah.
Baca Juga: PBNU versi KH Zulfa Mustofa Bantu Korban Bencana di Aceh, Ada 18 Cabang NU Terdampak
Kondisi inilah yang menurut Prabowo harus dihadapi secara jujur dan terbuka.
“Pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan,” ucap Prabowo.
Ia menekankan bahwa pengakuan atas kekurangan bukan untuk menjatuhkan semangat, melainkan justru menjadi modal untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Prabowo mengatkan, Tidak baik untuk tidak kita hadapi kekurangan-kekurangan kita.
"Saya selalu mengajak bukan untuk menurunkan semangat kita, tetapi justru membangkitkan semangat kita,” pungkasnya.
Baca Juga: Banyak Guru Bertanya THR TPG 100 Persen 2025 Kapan Cair? Ini Penjelasan dan Update Terkininya
Pernyataan tegas Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan ke depan akan mengambil langkah lebih keras.
Dalam menata birokrasi dan menindak pejabat yang dianggap menghambat agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat.***
