POJOKSATU.ID - Pemandangan di kawasan kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara bakal berubah drastis mulai Desember 2025.
Pemerintah resmi menerjunkan pasukan TNI Angkatan Darat untuk memperkuat pengamanan seluruh aset kilang.
Menggantikan pola penjagaan konvensional yang selama ini mengandalkan petugas sekuriti perusahaan.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat tertutup.
Baca Juga: Kasus Pencurian Kalung Anak di Mal Ciputat Berakhir Damai, Polisi: Kedua Pihak Sudah Sepakat
Bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komisi I DPR RI, Senin 24 November 2025.
Tidak hanya pemasangan perisai fisik dari TNI AD, sistem keamanan ini juga melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang berfungsi sebagai “mata dan telinga” negara.
Dalam mendeteksi ancaman nonfisik di balik layar. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai strategi pengamanan berlapis.
Untuk menghadapi eskalasi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional.
Sjafrie menegaskan bahwa implementasi pengamanan baru ini akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember 2025,” katanya.
TNI AD sebagai garda terdepan pengamanan fisik, pasukan ini akan ditempatkan langsung di lokasi kilang.
Untuk memastikan keamanan aset dari ancaman teror, sabotase, maupun gangguan konvensional lainnya.
Badan intelijen TNI ini akan bertugas melakukan operasi intelijen kedalaman untuk mengidentifikasi ancaman tersembunyi sebelum terjadi gangguan nyata.
“Akan dipantau oleh BAIS, untuk mengetahui hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial,” ujarnya.
Baik ancaman siber, sabotase industri, infiltrasi organisasi kriminal, hingga potensi terorisme, semuanya akan masuk dalam radar pemantauan BAIS.
Dalam pernyataannya, Sjafrie memberikan alasan mendasar, kilang minyak BUMN adalah jantung energi Indonesia.
Baca Juga: Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan Dinonaktifkan Sementara Buntut Berita Viral Pemerasan
Ia menyebut kilang bukan sekadar pabrik, tetapi “infrastruktur strategis negara” yang menentukan stabilitas energi dan kedaulatan bangsa.
Dengan situasi geopolitik global yang tidak menentu serta ancaman energi yang makin kompleks, pemerintah menilai pengamanan standar perusahaan tidak lagi memadai.
“Oleh karena itu, sektor pertahanan wajib turun gunung,” tegas Sjafrie.
Hingga November 2025, pemerintah mencatat TNI telah memiliki 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
Baca Juga: Refleksi Hari Guru Nasional 2025, BPS Ungkap Sebaran 8.122 Pengajar SD di Kota Depok
Satuan yang disiapkan untuk operasi non-perang termasuk pengamanan infrastruktur strategis.
Target pemerintah bahkan lebih ambisius yaiut menambah 150 batalion setiap tahun.
Namun Sjafrie menegaskan bahwa langkah ini bukan ditujukan untuk ekspansi kekuatan militer secara agresif, melainkan untuk menambah daya tangkal nasional.
“Semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” katanya.
Jika berjalan sesuai rencana, perubahan pola pengamanan ini akan mengubah ekosistem operasional BUMN energi, khususnya Pertamina sebagai operator kilang.
Pengamanan militer bisa menciptakan standar baru terkait kontrol akses, manajemen risiko, koordinasi keamanan lintas lembaga, dan mitigasi ancaman yang lebih komprehensif.
Selain itu, kolaborasi antara TNI AD, BAIS, dan BUMN dinilai dapat memperkecil ruang bagi potensi sabotase dan kriminalitas terorganisir yang biasa menyasar sektor energi.
Dengan diterjunkannya pasukan TNI AD dan operasi intelijen BAIS, pengamanan kilang BUMN kini memasuki babak baru.
Baca Juga: Rudy Susmanto Apresiasi Dedikasi Guru Bogor di Peringatan Hari Guru Nasional 2025
Pemerintah ingin mengirim pesan bahwa negara tidak boleh kalah cepat dari ancaman baik yang terlihat maupun tidak.
Mulai Desember 2025, kilang minyak Indonesia tidak lagi hanya dikawal petugas sekuriti.***
Ia dijaga langsung oleh kekuatan militer negara, sebagai upaya memastikan denyut nadi energi nasional tidak boleh padam.
