POJOKSATU.ID – Belum lama Gerindra turut mencecar fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang membantah persoalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Padahal, PDIP disebut telah menjadi dalang perumusan kebijakan PPN 12 persen yang membuat publik panik.
Diketahui, ternyata tudingan yang disampaikan Gerindra juga turut membuat Partai Golkar mencecar sikap PDIP.
Baca Juga: Dikunjungi 1.000 Wisatawan Perharinya, Begini Persiapan Wisata Sumber Maron Sambut Libur Nataru
“Sikap politik mencla-mencle PDIP seperti ini harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia banyak,” ucap Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun.
“Ketika berkuasa berkata apa, ketika tidak menjadi bagian dari kekuasaan seakan-akan paling depan menyuarakan kepentingan rakyat,” lanjutnya yang dikutip Pojoksatu.id dari Antaranews.
Hal ini diungkapkan Misbakhun lantaran sikap politik yang diberikan kader PDIP dinilai tidak konsisten.
Baca Juga: BRI Pastikan Layanan Optimal Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025
Seperti diketahui, PDIP belum lama ini meminta agar PPN 12 persen ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Padahal, yang merumuskan kebijakan terkait naiknya PPN tersebut tidak lain berasal dari para kader PDIP.
Yang mana, penetapan PPN 12 persen ini diketahui telah ditetapkan saat masa pemerintah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Dalam hal ini, Panita Kerja (Panja) yang membawa arah diskusi forum legislatif berasal dari kalangan PDIP.
Di mana, salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut tidak lain mencetuskan PPN 12 persen.
Kendati demikian, para kader logo banteng merah ini justru membantah tudingan bahwa PDIP dalang dibalik tercetusnya kebijakan tersebut.
Terlebih, mereka juga meminta bahwa kenaikan PPN 12 persen yang akan diberlakukan pada awal 2025 untuk ditunda terlebih dahulu.
“Untuk itu, kalau saat ini ada upaya politik balik arah dari PDIP dengan melakukan upaya penolakan itu berarti mereka mau tinggal glanggang colong playu," jelas Misbakhun. ***
