POJOKSATU.ID - Pemerintah akhirnya angkat bicara soal kebijakan Work From Home yang mulai diberlakukan setiap hari Jumat.
Dalam penegasan resminya, sektor pendidikan dipastikan tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
Artinya, seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan menjadi bagian dari langkah efisiensi energi nasional.
Baca Juga: BKN Tegaskan Aturan Main, Hanya Ada PNS dan PPPK, Waspada Hal Berikut ini!
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa proses pendidikan tidak boleh terganggu oleh perubahan pola kerja ASN.
Menurutnya, interaksi langsung antara guru dan siswa masih menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pendidikan.
“Untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka secara normal,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.
Tidak hanya kegiatan akademik, aktivitas pendukung seperti olahraga dan ekstrakurikuler juga tetap berjalan tanpa pembatasan.
Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan perkembangan siswa, baik secara akademis maupun non-akademis.
Kebijakan WFH sendiri hanya berlaku bagi aparatur sipil negara di sektor tertentu, sebagai bagian dari delapan program transformasi budaya kerja nasional.
Baca Juga: ITB Terima 1.225 Mahasiswa Baru SNBP 2026, Ini Sebaran Fakultas hingga Jalur Lain yang Masih Dibuka
Pemerintah juga mengatur pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta pengurangan perjalanan dinas.
Meski begitu, sejumlah sektor penting seperti layanan publik dan pendidikan tetap berjalan normal.
Untuk perguruan tinggi, penerapan sistem belajar diserahkan kepada kebijakan masing-masing institusi, khususnya bagi mahasiswa tingkat lanjut.
Di tengah perubahan ini, pemerintah memastikan kondisi ekonomi nasional tetap stabil. Langkah efisiensi yang dilakukan disebut tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.
Baca Juga: Imbas Tiga Anggota TNI Gugur, Ketua MPR Minta Presiden Prabowo Tarik Pasukan TNI dari Lebanon
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap produktif dan mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari adaptasi terhadap dinamika global.
Evaluasi terhadap kebijakan WFH akan dilakukan setelah dua bulan pelaksanaan guna melihat dampak dan efektivitasnya di lapangan.***
