POJOKSATU.id - Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan kerusakan besar yang membutuhkan pemulihan jangka panjang.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kebutuhan pemulihan wilayah terdampak mencapai Rp51,82 triliun.
Angka ini membuat pemerintah harus menyiapkan strategi pendanaan besar-besaran karena jumlah tersebut 100 kali lebih besar.
Dari anggaran rutin BNPB yang hanya Rp500–600 miliar per tahun. Lonjakan kebutuhan pendanaan menjadi sorotan utama karena skala kerusakan yang sangat luas.
Berdasarkan pendataan BNPB, ada sedikitnya 10.400 rumah warga yang rusak di tiga provinsi.
Rumah rusak ini terbagi dalam kategori ringan, sedang, dan berat, yang semuanya mendapatkan skema bantuan berbeda.
Baca Juga: Prabowo Murka! Di Tengah 900 Lebih Korban Jiwa, Bupati Malah Umrah Tanpa Izin
Untuk rusak ringan pemerintah menyiapkan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sementara rumah rusak berat akan dibangun baru oleh negara.
Kerusakan Terbesar di Aceh
Dari tiga provinsi terdampak, Aceh mencatat kebutuhan pemulihan paling tinggi.
BNPB memperkirakan wilayah ini membutuhkan Rp25,41 triliun, hampir setengah dari total estimasi pemulihan.
Kerusakan tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan penghubung antar daerah.
Di bawah Aceh, Sumatera Barat membutuhkan sekitar Rp13,52 triliun, sementara Sumatera Utara tercatat membutuhkan Rp12,88 triliun.
Ketiga provinsi ini memiliki karakter geografis yang membuat bencana semakin kompleks topografi perbukitan.
Aliran sungai besar, hingga permukiman padat di bantaran sungai yang rentan saat curah hujan ekstrem terjadi.
Detail Data Keuangan Pemulihan
BNPB membagi kebutuhan pemulihan menjadi beberapa komponen besar, yaitu:
1. Hunian dan Permukiman, Termasuk pembangunan rumah baru untuk ribuan korban, perbaikan rumah rusak, revitalisasi kawasan rawan, serta penyediaan hunian sementara.
Kebutuhannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp17 triliun.
2. Infrastruktur Publil, Perbaikan jembatan, jalan provinsi/kabupaten, drainase, fasilitas air bersih, hingga jaringan listrik diperkirakan memakan biaya Rp14–15 triliun.
3. Fasilitas Sosial, Rehabilitasi sekolah, rumah ibadah, balai desa, serta puskesmas diproyeksikan membutuhkan Rp8–10 triliun.
4. Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Termasuk bantuan usaha kecil, pertanian, dan nelayan, dengan kebutuhan Rp3–4 triliun.
5. Biaya Manajemen Bencana & Rekonstruksi, Mulai dari logistik, operasional, hingga kajian rekonstruksi, dengan estimasi Rp1–2 triliun.
Estimasi tersebut dapat bertambah karena pendataan masih berlangsung.
BNPB menegaskan bahwa angka Rp51,82 triliun adalah perkiraan awal sehingga perubahan data masih mungkin terjadi.
Anggaran BNPB Jauh dari Cukup
Masalah utama yang muncul adalah ketimpangan anggaran. Dengan alokasi tanggap darurat tahunan di kisaran Rp500–600 miliar.
BNPB jelas tidak mungkin menutup kebutuhan pemulihan sendirian.
“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),”
ujar Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media di Jakarta, Senin malam (1/12) dilansir antaranews.
Baca Juga: Gaji Guru Bisa Tembus 40 Juta Per Bulan, Purbaya Sebut Syaratnya Berat!
Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran tambahan dari APBN, memanfaatkan pos dana siap pakai, atau melibatkan skema pendanaan lintas kementerian.
Selain itu, masyarakat yang kehilangan rumah dan belum memiliki hunian tetap.
Akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per KK per bulan untuk biaya sewa sementara.
Baca Juga: Gaji Guru Bisa Tembus 40 Juta Per Bulan, Purbaya Sebut Syaratnya Berat!
Namun bantuan ini hanya bersifat jangka pendek, dan kebutuhan jangka panjang tetap menuntut percepatan pembangunan rumah baru.
Kerusakan yang tersebar di tiga provinsi besar membuat pemulihan diprediksi berlangsung bertahun-tahun.
Selain membangun kembali infrastruktur fisik, pemerintah juga harus memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Dengan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah dan tantangan pendanaan yang besar
Proses pemulihan ini menjadi salah satu pekerjaan terbesar pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.***
