POJOKSATU.id - Partai Demokrat tak percaya Muhaimin Iskandar cawapres Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang.
Keputusan Muhaimin Iskandar cawapres Anies Baswedan itu disebut merupakan inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Bahkan, Partai Demokrat dan PKS juga sama sekali tidak diberitahu soal Muhaimin Iskandar cawapres Anies Baswedan.
Baca Juga: Rakercab PDIP Kabupaten Cirebon Bahas Program Kerja Jelang Pemilu 2024
Kabar tersebut diungkap Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, pada Kamis 31 Agustus 2023 malam.
Anggota Tim 8 (tim pemenangan Anies) ini berujar, Partai Demorat menilai keputusan ini sebagai sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya.
"Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," ungkap dia.
Baca Juga: 12 Fakta Penting Anda Ketahui Jelang Drawing UCL, Ada Penghargaan Khusus Buat Miroslav Klose
Anak buah AHY ini mengungkap, keputusan itu diambil secara diam-diam dan tidak diketahui Partai Demokrat dan PKS.
Padahal ketiga partai sudah menandatangani kesepakatan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Yang membuat keputusan, tidak lain adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Keputusan 'mengawinkan' Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar itu dibuat pada Selasa 29 Agustus 2023 malam di Nasdem Tower.
"Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," bebernya.
Teuku Riefky Harsya menjelaskan, malam itu Anies Baswedan dipanggil oleh Surya Paloh.
Tujuannya, tidak lain untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Surya Paloh tersebut.
Baca Juga: Gudang Penyelewengan Solar Bersubsidi di Desa Helvetia Digerebek, Barang Bukti 21 Ton
Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, barulah Anies menyampaikan keputusan tersebut kepada petinggi Demokrat dan PKS.
Akan tetapi keputusan itu tidak disampaikan eks Gubernur DKI Jakarta itu secara langsung, melainkan melalui utusannya, Sudirman Said.
"Dalam urusan yang sangat penting ini, Anies tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ungkap dia.
Baca Juga: Cerita Pilu Kekasih Imam Masykur, Rencana Nikah Batal Keburu Dijemput Maut
Keputusan sepihak, mendadak dan diam-diam inilag, yang sangat disesalkan Partai Demokrat.
Menurutnya, apa yang terjadi itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap semangat perubahan yang selama ini diusung KPP.
"Juga pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol dan pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi ini," kecamnya.
Karena itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Dengan demikian, AHY dipastikan bukan cawapres Anies melainkan Muhaimin Iskandar cawapres Anies Baswedan.***
