POJOKSATU.id - Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam, menilai kesejahteraan driver ojek online (ojol) tidak hanya ditentukan oleh besaran potongan komisi, tetapi juga oleh stabilitas pendapatan dan transparansi sistem insentif.
Piter menyebutkan pernyataannya tersebut berdasarkan hasil dari dua survei terbaru dari Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI).
Di mana hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar driver tidak mempermasalahkan potongan komisi sebesar 20 persen, asalkan mereka memperoleh order yang stabil serta mendapat promo dan insentif yang jelas.
“Mayoritas driver lebih memilih potongan 20 persen tapi orderan ramai, dibanding potongan 10 persen tapi order sepi. Ini menunjukkan bahwa kepastian pendapatan jauh lebih penting dibanding sekadar besaran potongan,” jelas Piter Abdullah, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Oktober 2025.
Berdasarkan hasil survei Tenggara Strategics terhadap 1.052 driver aktif di Jabodetabek, sebanyak 82 persen driver memilih potongan 20 persen dengan order tinggi.
Sementara 85 persen yang pernah mencoba platform dengan potongan 10 persen mengaku penghasilannya sama atau lebih rendah.
Sebanyak 85 persen driver juga tidak keberatan dengan status sebagai “mitra”, karena fleksibilitas jam kerja dinilai lebih penting dibanding status pekerja tetap.
Baca Juga: Guru Cantik Wonosobo Bantah Selingkuh dengan Suami Orang, Anik Bantah Sentuhan Fisik dengan Suroto
Sementara itu, hasil survei Paramadina PPPI yang melibatkan 1.623 responden di enam kota besar menunjukkan tren serupa.
Sebanyak 60,8 persen driver memilih potongan 20 persen dengan promo dan insentif, dan 81 persen responden lebih mengutamakan stabilitas pendapatan harian dibanding margin per order.
“Para driver memahami bahwa sebagian potongan komisi itu sebenarnya kembali ke mereka dalam bentuk promo pelanggan, diskon servis kendaraan, paket data, atau insentif lain. Bagi mereka, promo sangat penting karena menjaga kelancaran order,” jelas Piter.
Baca Juga: Prioritaskan Percepatan Pembangunan: DPRD Sukabumi Dorong Penyelesaian APBD 2026 Sebelum Akhir Tahun
Menurutnya, temuan dua survei tersebut membantah klaim bahwa sistem komisi yang diterapkan aplikator bersifat merugikan atau mengeksploitasi driver.
Ia menegaskan, isu utama yang dihadapi bukan pada angka potongan, tetapi pada kualitas ekosistem dan transparansi pengelolaan komisi.
“Keadilan dalam ekosistem ride hailing bukan soal persentase komisi, melainkan bagaimana aplikator mengelola dan mengembalikannya dalam bentuk manfaat nyata,” tambahnya.
Piter juga mengingatkan bahwa aplikator menghadapi beban biaya teknologi dan promosi yang besar, sementara konsumen menuntut harga terjangkau.
Karena itu, ia menilai regulasi pemerintah sebaiknya menjaga keseimbangan antara aplikator, driver, dan konsumen — bukan justru menghambat inovasi.
“Kalau aturan dibuat terlalu kaku, ruang inovasi aplikator bisa terhambat. Padahal, sektor digital butuh fleksibilitas untuk terus tumbuh,” ujar Piter.
Ia menegaskan bahwa regulasi ideal harus menjadi pagar pengaman, bukan belenggu, agar industri transportasi daring tetap kompetitif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Tak Semua Jurusan Bisa Daftar, Intip Linearitas Jurusan Di PPG Calon Guru 2025
“Yang dibutuhkan saat ini adalah dialog antara aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver untuk membangun ekosistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” tutup Piter Abdullah. ***
