POJOKSATU.id, JAKARTA— Politisi sekaligus akademisi Sudirman Said menilai rencana Presiden Prabowo melakukan reformasi Polri hanya akan menjadi proyek elitis jika tak melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurut Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal Jawa Tengah, reformasi Polri akan berhasil bila dilakukan secara transparan dan menyentuh akar persoalan.
Menurut Said, ada sejumlah syarat penting agar reformasi Polri dapat berjalan dan dipercaya publik.
Baca Juga: Sosok Polisi Anti KKN Komjen Chryshnanda Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Suka Otokritik
Pertama, Komite Reformasi Polri harus beranggotakan tokoh-tokoh yang memahami persoalan mendasar sekaligus memiliki legitimasi di mata masyarakat.
Kedua, proses reformasi harus dijalankan secara terbuka dengan melibatkan konsultasi publik yang luas.
“Tanpa partisipasi masyarakat, agenda reformasi hanya akan dipandang sebagai proyek elitis,” kata Inisiator Forum Warga Negara ini dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
Ketiga, reformasi tidak bisa dilepaskan dari penyegaran kepemimpinan di tubuh Polri.
Baca Juga: Erros Kanan
Sudirman bahkan menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya mengundurkan diri.
“Ini Kapolri paling lama setelah reformasi, sudah hampir lima tahun menjabat dengan banyak sekali catatan,” katanya.
Perubahan Fundamental Polri
Sudirman menekankan perlunya figur pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental di tubuh Polri.
Ada dua tipe pemimpin yang bisa mendorong transformasi besar yakni outsider atau figur dari luar institusi yang bebas dari keterikatan masa lalu.
Baca Juga: Purbaya Sebut Isu Pergantain Dirjen Kementerian Keuangan Buat Deg-degan, Jangan Nyebarin Gosip Dong
Dan extraordinary insider yaitu orang dalam yang tetap bersih dari praktik buruk dan memiliki jejaring serta dukungan kuat.
“Pengalaman empirik dan studi akademik menunjukkan, transformasi hanya bisa dilakukan oleh pemimpin dengan posisi yang unik dan keberanian luar biasa,” ujarnya.
Sudirman mengingatkan reformasi Polri akan menjadi pekerjaan berat mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian terus menurun akibat berbagai skandal dan penyalahgunaan wewenang.
“Reformasi Polri akan memerlukan tekad dan tenaga luar biasa karena kondisi kepolisian RI terus mengalami declining trust," tuturnya.
Menurutnya, Indonesia memerlukan instisusi Polri yang kuat dan dipercaya rakyat. Karena itu reformasi sebagai salah bentuk koreksi total bernegara, bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan.***
