POJOKSATU.id, Kabupaten Karawang - Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong para bupati dan wali kota untuk menerapkan pola pikir helicopter view dalam menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dan kota dengan visi pemerintah provinsi dan pusat.
Dengan pendekatan helicopter view, kepala daerah bisa melihat gambaran pembangunan dari perspektif luas (zoom out) hingga ke detil yang lebih rinci (zoom in).
Pendekatan ini, menurut Herman, menjadi kunci penting untuk memahami kebutuhan masyarakat mulai dari skala nasional hingga ke tingkat paling lokal.
Pernyataan ini disampaikan Herman dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah” yang berlangsung di Resinda by Padma Hotel, Karawang, pada Kamis (14/11/2024).
Pada rakor yang dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Jawa Barat ini, Herman menegaskan pentingnya helicopter view sebagai landasan untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga desa, bahkan hingga ke skala rumah tangga.
“Para pejabat perlu mengembangkan helicopter view untuk memahami konteks besar provinsi, namun tetap bisa mengarahkan perhatian hingga ke tingkat kecamatan, desa, RW, dan bahkan rumah tangga,” ujar Herman.
Pola pikir ini, lanjut Herman, sangat penting karena Jawa Barat memiliki kompleksitas tinggi dengan 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.
“Pemerintah provinsi adalah hasil integrasi dari semua tingkatan pemerintahan di dalamnya,” tambahnya.
"Karenanya, Jawa Barat tak bisa hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi harus bergerak dalam kerangka pembangunan nasional (zoom out).”
Herman mencontohkan pentingnya pendekatan ini dalam upaya mencegah munculnya kantong-kantong kemiskinan baru, khususnya di wilayah perbatasan.
“Provinsi kuat jika kabupaten dan kotanya kuat, begitu pula kecamatan akan kuat jika desa-desa di dalamnya solid,” jelas Herman.
Dalam pandangan Herman, prinsip zoom in - zoom out dalam helicopter view adalah pendekatan ideal untuk menjaga keseimbangan pembangunan daerah dengan tujuan nasional.
Selain itu, Herman juga mengajak perangkat daerah di tingkat kabupaten dan kota agar lebih progresif dalam mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan provinsi.
Ia menyampaikan, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan berbagai percepatan, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Target nasional ini, menurut Herman, harus dilihat sebagai tantangan yang memacu inovasi di Pemprov Jabar untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Herman berharap agar seluruh perangkat daerah di berbagai tingkatan fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif.
“Impian besar kita adalah menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia, dalam bingkai negara yang juga maju,” ujarnya.
“Dengan kombinasi zoom in, zoom out, dan helicopter view, kita dapat mengelola pemerintahan secara lebih efektif dan merata di semua tingkatan,” pungkas Herman.
Dalam rakor ini, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Faiz Rahman, menjelaskan bahwa acara akan berlangsung dua hari, dari 14 hingga 15 November 2024, dengan beragam tema yang mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah.
Ada beberapa sesi dalam rakor ini, termasuk Sesi I yang bertema ‘Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah’, Sesi II yang bertema ‘Ekonomi’, dan Sesi III yang merupakan forum terbatas kepala daerah se-Jabar.
Sesi IV akan membahas ‘Tata Kelola Pemerintahan Desa’.
Selain itu, rakor ini juga akan mengumumkan deklarasi netralitas ASN menjelang Pilkada Serentak, serta deklarasi untuk memberantas pinjaman online ilegal dan judi online.
Faiz berharap rakor ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam masa transisi kepemimpinan yang baru.***
