POJOKSATU.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sikap tegasnya terhadap praktik premanisme yang masih terjadi di Ibu Kota.

Ia memastikan tidak akan ada kompromi bagi pelaku yang meresahkan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah viralnya video seorang sopir bajaj yang diduga menjadi korban pemalakan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena dinilai mencerminkan masih maraknya praktik pungutan liar di jalanan.

Baca Juga: Viral Sopir Bajaj Dipalak Rp100 Ribu di Tanah Abang, Sudah Dikasih Malah Diminta Lagi

“Tidak ada kompromi untuk premanisme di Jakarta. Saya sebagai gubernur tidak ragu untuk menindak,” tegas Pramono saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

Ia mengaku telah melihat langsung video yang beredar di media sosial. Tanpa menunggu lama, Pramono langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah tegas.

Satpol PP dan dinas terkait diminta turun tangan guna menindak pelaku serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga Jakarta.

Baca Juga: Anggaran 2026 Jadi Penentu, Guru Honorer atau PPPK yang Akan Diselamatkan? DPR Buka Suara Soal Prioritas Anggaran

Dalam video yang viral, terlihat seorang sopir bajaj memberikan uang kepada dua pria secara bergantian.

Diduga, uang tersebut merupakan setoran harian agar sopir bisa tetap beroperasi tanpa gangguan.

Sopir bajaj dalam video itu bahkan mengaku harus menyetor hingga Rp100 ribu per hari. Jika terlambat, ia mengaku mendapat intimidasi hingga kekerasan.

Ia juga memperlihatkan kaca kendaraannya yang retak panjang, yang disebut akibat dipukul oleh pelaku pemalakan.

Kondisi ini menggambarkan tekanan yang dialami para sopir di lapangan.

“Bukan tidak berani melawan, tapi saya cari makan di situ,” ujar sopir tersebut dalam video.

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Polsek Tanah Abang menyatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga: Kabar Gembira! 1.106 PPPK Paruh Waktu di Kendal Dipastikan Aman dari PHK, Meski Anggaran Dibatasi 30 Persen

Aparat tengah mengumpulkan bukti dan mendalami identitas para pelaku.

Langkah tegas yang dijanjikan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku premanisme di Jakarta.***