POJOKSATU.id – Pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Upacara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan mantan menantu Soeharto,
Menandai titik penting dalam narasi resmi negara.
Keputusan ini menegaskan bahwa negara mengakui jasa Soeharto.
Baca Juga: Healing atau Cuma Kabur? Hati-Hati, Bisa Jadi Belum Benar-Benar Pulih
Terutama perannya sebagai perwira militer dan pemimpin Orde Baru yang memulai pembangunan besar-besaran dan menjaga stabilitas selama puluhan tahun.
Dalam pidato penghargaan, ia disebut sebagai
“figura Central Java yang menonjol sejak era kemerdekaan” yang membawa Indonesia melalui periode sulit menuju kestabilan ekonomi.
Namun, di balik penghormatan tersebut tersimpan kontroversi yang dalam masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terbukti penuh dengan tuduhan pelanggaran.
Baca Juga: Guru PPG Wajib Tahu! 5 Cara Mindfulness Efektif Atasi Stres Menjelang Tes Substantif
hak asasi manusia, korupsi besar-besaran, dan dominasi militer dalam kehidupan politik yang kemudian menyulut krisis ekonomi dan kejatuhannya pada 1998.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan aktivis HAM merespon keras keputusan pemerintah.
Mereka memandang pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sebagai bentuk pemutihan sejarah, sekaligus penghinaan terhadap korban demokrasi dan reformasi.
Aksi protes berlangsung di Jakarta beberapa hari sebelum penetapan resmi, dengan peserta membawa poster “Stop the whitewashing of the General of Butchery”
Sebagai kritikan tajam terhadap rezim Orde Baru.
Di sisi berbeda, keluarga Soeharto dan sebagian elemen politik menyambut baik. Mereka mendorong agar kontribusi pembangunan di era Orde Baru.
Seperti swasembada beras, investasi asing, dan infrastruktur, mendapat pengakuan yang setimpal.
Baca Juga: PT Tenma Indonesia Peringati Hari Pahlawan Lewat Pekan Olahraga
Narasi resmi menekankan bahwa gelar pahlawan diberikan atas jasa yang dilakukan, terlepas dari kontroversi yang masih berlangsung.
Analisis ringan mengungkap bahwa keputusan ini mencerminkan dilema yang lebih besar.
Di wajah bangsa bagaimana sebuah negara mensikapi warisan pemimpin yang sekaligus membawa kemajuan dan luka.
Baca Juga: Guru PPG Wajib Tahu! 5 Cara Mindfulness Efektif Atasi Stres Menjelang Tes Substantif
Menganugerahi status pahlawan kepada tokoh yang kontroversial di satu sisi adalah upaya menghargai jasa, namun di sisi lain berpotensi mengabaikan proses kebenaran dan keadilan bagi korban.
Keputusan ini juga memberi sinyal politik penting.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan dilakukan di bawah pemerintahan.
Prabowo Subianto yang banyak mendapat sorotan karena tren penguatan militer dan narasi stabilitas yang diangkat menyerupai gaya Orde Baru.
Baca Juga: Kulit Kering vs Kulit Dehidrasi: Serupa tak Sama, Begini Cara Membedakannya
Bagi generasi reformasi 1998 dan keluarga korban pelanggaran masa lalu, hari ini bisa dirasakan sebagai kemunduran simbolik.
Bagi mereka, gelar ini mungkin menjadi pengesahan resmi atas kekuasaan yang pernah dikritik sebagai menjalankan politik represif dan korup.
Untuk masyarakat luas, ini adalah momentum untuk bertanya
Siapa yang pantas disebut pahlawan? Apakah cukup kontribusi pembangunan ekonomi, atau harus pula rekam jejak keadilan dan demokrasi?
Pada akhirnya, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah pengakuan yang sarat makna ganda.
Baca Juga: Kulit Kering vs Kulit Dehidrasi: Serupa tak Sama, Begini Cara Membedakannya
Pengakuan atas jasa dan perkembangan negara, namun juga beban moral atas warisan sejarah yang belum terselesaikan.
Pemerintah dan publik kini menghadapi tugas berat untuk menegakkan narasi yang adil dan plural dalam mengenang masa lalu bangsa.***
