POJOKSATU.id – Pada hari 10 November 2025, negara mengukuhkan secara resmi kepahlawanan Soeharto melalui anugerah gelar pahlawan nasional.
Di balik seremoni yang digelar di Istana Merdeka itu, terbentang narasi besar tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk mengingat atau melupakan.
Keputusan ini kemudian memantik debat sengit
Apakah pengakuan terhadap jasanya sebagai tokoh pembangunan cukup untuk menutupi luka sejarah yang belum terselesaikan?.
Baca Juga: Distaru Kota Bekasi Bongkar Bangli Pabrik Tahu Diatas Kali Cupu Margahayu
Soeharto datang dari latar belakang sederhana.
Kemudian menanjak di dunia militer dan akhirnya menjadi pemimpin yang mengendalikan Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
Penetapan gelar pahlawan atas dirinya menyentuh inti dari apa yang disebut “memori kolektif”.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Dukung Kebijakan Pemerintah Melalui Pertamax Green 95
Studi menunjukkan bahwa narasi resmi sejarah pada masa Gerakan 30 September dan era Orde Baru selanjutnya sering kali dibentuk oleh kekuasaan yang mengendalikan ingatan publik.
Dalam konteks ini, pengakuan terhadap Soeharto dapat dilihat sebagai langkah selektif
Menegaskan sisi pembangunan dan stabilitas yang diklaim, namun memilih untuk menutup rapat luka-luka politik dan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga: 325 PPPK Rejang Lebong Bengkulu, Segera Dilantik Setelah Verifikasi BKN
Aktivis dan organisasi masyarakat sipil sejak awal menolak langkah negara ini.
Sebelum upacara, sekitar 100 aktivis berkumpul di Jakarta memprotes rencana anugerah tersebut, membawa poster bertuliskan seperti “Stop the white-washing of the General of Butchery”.
Mereka menegaskan bahwa penghormatan semacam ini bisa menjadi bentuk penghapusan sejarah yang faktual dan menyakitkan bagi korban.
Sebaliknya, media pemerintah dan pendukung pencalonan menekankan bahwa pencapaian Orde Baru di bidang ekonomi seperti swasembada pangan.
Baca Juga: Peserta Magang Nasional Batch 1 Tak Bisa Daftar Lagi Batch Selanjutnya, Tapi Bisa Lakukan 5 Hal Ini!
Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan stabilitas politik adalah bagian yang tak bisa diabaikan.
Dalam perspektif narasi, langkah ini menunjukkan bahwa negara memiliki kuasa untuk memilih versi sejarah yang dijadikan pijakan nasional.
Sebuah peristiwa seperti Supersemar, pembubaran partai-partai, dan dominasi militer dalam politik diposisikan ulang.
Baca Juga: BKN Siapkan Skema Baru Penilaian ASN 2026! Uji Kompetensi Kini Serba Digital dan Objektif
Sebagai “pembersihan” atau “pemulihan”, bukan semata sebagai pelanggaran.
Ketika gelar pahlawan diberikan tanpa rekonsiliasi atau pengungkapan penuh.
Muncul pertanyaan siapa yang dimaksud dengan “pahlawan”, dan siapa yang menjadi korban ingatan?.
Baca Juga: 10 Kesalahan yang Bikin Kamu Gagal Lolos Magang Nasional Batch 2, Jangan Sampai Terjadi!
Pendekatan “Negara yang Lupa” berarti bahwa ingatan publik bukanlah hanya soal apa yang terjadi, tetapi siapa yang diberi tempat dalam narasi resmi.
Penyederhanaan memori nasional memungkinkan bangunan simbolik yang kuat tetapi juga menutup pluralitas pengalaman sejarah.
Bangsa yang hanya merayakan pencapaian tanpa memproses luka cenderung menumbuhkan generasi yang tak memahami kompleksitas masa lalu.
Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan penulisan sejarah haruslah jujur, melibatkan semua pihak, bukan hanya yang menang.
Ketika bangsa ini memilih untuk mengenang 10 November sebagai Hari Pahlawan.
Maka pengukuhan Soeharto menjadi pahlawan harus dilihat dalam dua dimensi.
Baca Juga: 10 Kesalahan yang Bikin Kamu Gagal Lolos Magang Nasional Batch 2, Jangan Sampai Terjadi!
Sebagai pengakuan atas jasa pembangunan, sekaligus sebagai refleksi bagaimana bangsa ini memperlakukan luka historis dan korban yang telah lama menunggu keadilan.
Jika hanya satu sisi yang diangkat jasanya maka ingatan akan menjadi retak, hanya kisah kemenangan tanpa pengakuan atas kekalahan maupun korban.***
