POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945, Rudyono Darsono, turun tangan mengatasi persoalan skorsing terhadap mahasiswa yang hendak menggelar diskusi terkait penolakan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Rudyono berupaya menyelesaikan persoalan ini, dengan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta yang diskors, Damar Setyaji Pamungkas.
"Kita kasih kesempatan semua pihak terkait memberikan penjelasan," kata Rudy, sapaannya di kampus UTA '45 Jakarta, Jakarta Utara, kepada wartawan, Jumat (21/11).
Para pihak yang memberikan keterangan, mulai dari Damar. Lalu dilanjut oleh Kepala Kemahasiswaan UTA '45 Jakarta, Achmad Rofii, Kepala Keamanan Laode Ahmad Arifudin, dan Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial, Bobby Reza.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Kebut Pembebasan Lahan TPA Cipeucang untuk Cegah Longsor dan Banjir
Menurut Damar, dalih bahwa kegiatan yang ia gelar kegiatan politik praktis, sehingga menjadi salah satu alasan sanksi skorsing dijatuhkan, tak tepat.
"Itu cuma diskusi, bukan kegiatan politik praktis," ucapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial UTA '45 Jakarta, Bobby Reza mengatakan, diskusi dianggap sebagai aktivitas politik praktis.
Dan tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan akademik tanpa ijin dan pemberitahuan sehingga menyebabkan masuknya intervensi dari pihak luar.
"Polisi menyimpulkan bahwa kegiatan diskusi ini terafiliasi PDIP. Sebab ini terkait sejarah kampus, lalu warna almamater dan UTA yang identik dengan merah," tutur Bobby.
Adapun kepolisian yang mendatangi kampus UTA dan berdiskusi dengan Bobby, berasal dari Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Kepala Kemahasiswaan UTA '45 Jakarta Achmad Rofii menambahkan, dirinya sempat melihat aparat keamanan itu memotret-motret sejumlah titik di kampus. Karenanya ia menegur para polisi tersebut.
"Saya pertanyakan siapa mereka dan maksud kedatangannya," tegas Achmad.
Kepada Achmad, polisi menjelaskan kehadiran mereka guna mengantisipasi gangguan keamanan dari digelarnya diskusi penolakan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Sebab, polisi mengaku mendapat informasi bahwa akan ada pihak-pihak yang kontra dengan diskusi, dan ingin mendatangi kampus UTA '45 Jakarta.
"Mereka mengatakan ada pihak yang kontra dengan narasi pada diskusi. Karena itu mereka hadir," tutur Achmad.
Karena ada potensi gangguan keamanan itulah, Kepala Keamanan UTA '45 Laode Ahmad Arifudin mengambil tindakan. Ia memutuskan menutup pintu gerbang kampus dan melakukan sterilisasi di lokasi.
"Karena saya khawatir terjadi keributan hingga kerusuhan di kampus kalau diskusi itu digelar," imbuhnya.***
