POJOKSATU.id, JAKARTA- Peneliti kebijakna public IDP-LP, Riko Noviantoro menilai, bahwa dua usulan yang sampaikan Presiden Jokowi terkait penataan Depo Pertamina, Plumpang masih perlu dipertajam.
Usulan presiden itu dipandang sebagai opsi, antara merelokasi warga atau merelokasi Depo Pertamina.
“Keduanya pilihan yang padat modal. Tidak murah. Tidak efisien. Masih ada opsi lain utk persoalan Depo Plumpang,” kata Riko Noviantoro kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).
Menurut Riko, opsi yang terbaik yaitu merelokasi warga sebagai pilihan terbaik. Sebab opsi tersebut bisa mengendalikan biaya relokasi warga.
BACA : Pengakuan Korban Depo Pertamina Plumpang, Diberi Rp10 Juta dan Tanda Tangan Pakai Materai tapi Jangan Gugat Pertamina
Upaya relokasi warga, kata dia, sebagian untuk mendapatkan lahan yang ideal bagi pembangunan buffer zone Plumpang.
Namun pemindahan warga secara menyeluruh, kata dia juga bukan hal mudah. Karena punya potensi konflik vertical yang sulit dihindari. Terlebih situasi jelang Pemilu 2024.
"Bahkan secara sejarah juga itu sebagai lahan yang dulunya kosong. Hanya saja pertumbuhan kota Jakarta yang tidak terkendali, memicu kehadiran banyak warga di sekitar lokasi," ujarnya.
Sedangkan pemindahan Depo Plumpang, lanjut Riko juga bukan hal sederhana. Perlu kajian lokasi yang ideal dalam membangun instalasi baru, termasuk infrasturktur pendukung.
“Buffer Zone itu solusinya. Siapkan area buffer zone sebagaimana kebutuhan. Apalagi Pertamina sudah punya pengalaman panjang mengelola Depo. Lebih piawai,” tuturnya.(Firdausi/pojoksatu)
