Soal Ambulans Udara Wacana Presiden Prabowo, Semata-mata untuk Mempermudah Evakuasi Pasien

POJOKSATU.ID- Demi mempermudah evakuasi pasien, Presiden Prabowo Subianto mempunya waca menghadirkan layanan ambulans udara dan dokter terbang dinilai perlu disiapkan secara matang agar proses evakuasi pasien tidak berhenti pada pemindahan dari satu wilayah ke wilayah lain.

Aviation Medicine Specialist lulusan Universitas Tarumanegara, Vika Cokronegoro, mengatakan layanan ambulans udara membutuhkan integrasi antara pesawat, tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga moda transportasi darat dan laut.

Menurut Dokter yang saat ini praktik di RS Eka Hospital BSD dan RS Mentari ini mengatakan, konsep ambulans udara tidak hanya berbicara mengenai armada pesawat yang digunakan untuk membawa pasien.

"Flying Doctor merujuk kepada tim medis yang mendampingi pasien selama perjalanan hingga pasien tiba di RS tujuan," kata Vika kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, tim medis dalam layanan tersebut membawa peralatan medis darurat portabel yang dapat digunakan sepanjang proses evakuasi.

Peralatan tersebut dapat dipindahkan mulai dari rumah sakit asal, ambulans darat, pesawat, hingga rumah sakit tujuan.

Vika yang merupakan spesialis kedokteran penerbangan mengatakan aspek kesehatan pasien perlu menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang dievakuasi melalui jalur udara.

Menurutnya, penerbangan memiliki sejumlah faktor risiko yang berbeda dengan transportasi darat.

Dalam kedokteran penerbangan, kata Vika, dokter mempelajari faktor risiko kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan penerbangan serta dampaknya terhadap awak pesawat, pilot, penumpang, dan pasien yang menjalani evakuasi medis.

"Contoh dari risiko ini adalah rendahnya kadar oksigen dalam kabin (berbahaya pada pasien dengan anemia kelainan jantung dan paru), tekanan udara yang lebih rendah atau hypobaric, adanya gaya yang terkena pada pasien (G force) yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien pendarahan," jelasnya.

Tekanan udara yang lebih rendah selama penerbangan, lanjut Vika, juga dapat menimbulkan persoalan tertentu pada pasien dengan kondisi medis spesifik.

Karena itu, keputusan menerbangkan pasien harus mempertimbangkan kondisi medis dan risiko yang mungkin muncul selama perjalanan.

Vika menjelaskan, evakuasi medis melalui udara pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan kondisi pasien.

Pertama, yakni pasien yang belum mendapatkan terapi definitif.

Dalam kondisi ini terdapat pendekatan stay and play, yaitu pasien distabilisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan pada kondisi yang membutuhkan tindakan segera, seperti sumbatan jalan napas atau henti jantung.

Sementara scoop and run dilakukan ketika pasien membutuhkan penanganan definitif sesegera mungkin di rumah sakit.

Salah satu contohnya adalah pasien yang mengalami perdarahan dan membutuhkan operasi untuk menghentikan sumber perdarahan.

Kedua, yakni pasien yang sebelumnya sudah dibawa ke rumah sakit dan kondisi emergensinya telah ditangani, kemudian diterbangkan menuju pusat layanan kesehatan yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

"Contoh pasien luka bakar sudah distabilisasi, jalan napas sudah diamankan, sudah mendapat analgetik, lalu kami terbangkan ke RS yang punya burn unit," ujarnya.

Menurut Vika, istilah air ambulance sendiri merujuk pada armada pesawat yang digunakan untuk mengangkut pasien.

Jenis armadanya dapat berbeda-beda sesuai kondisi pasien, geografis, dan fasilitas bandara di wilayah tujuan.

Pesawat khusus dapat berupa jet, pesawat propeller, hingga seaplane.

"Intinya satu pesawat khusus disewa untuk menerbangkan satu pasien. Pemilihan pesawat yang digunakan disesuaikan dengan bandara atau geografis rute penerbangan," katanya.

Vika menjelaskan tidak semua bandara di Indonesia dapat mengakomodasi pesawat jet karena terdapat perbedaan panjang landasan pacu.

Dalam kondisi tertentu, pesawat propeller dapat menjadi pilihan.

Sementara apabila suatu wilayah tidak memungkinkan untuk didarati pesawat di landasan, opsi seaplane atau pesawat yang dapat mendarat di perairan dapat dipertimbangkan sesuai kondisi dan persyaratan keselamatan.

"Helicopter, paling fleksibel, bisa landing di lapangan terbuka yang di sekitarnya tidak ada obstacle," jelas Vika.

Adapun penerbangan komersial biasa juga dapat digunakan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan rute, jadwal penerbangan, serta kondisi pasien.

Namun, kondisi pasien tidak boleh sampai membahayakan keselamatan penerbangan maupun penumpang lain.

Untuk penerapan layanan flying doctor secara nasional, Vika menilai pemerintah perlu terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap seluruh sumber daya yang sudah tersedia.

Inventarisasi tersebut mencakup armada, fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta peralatan medis yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta.

Menurutnya, langkah tersebut dapat meminimalisasi kebutuhan pengadaan baru sekaligus membuat sistem lebih efisien.

"Perlu inventarisasi dan koordinasi armada, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan peralatan medis milik pemerintah dan swasta sehingga meminimalisir biaya pengadaan," ujarnya.

Vika juga menekankan pentingnya menentukan lokasi pangkalan air ambulance.

Menurutnya, pangkalan sebaiknya berada atau terintegrasi dengan rumah sakit yang memiliki fasilitas penyelamatan jiwa secara lengkap.

Hal itu untuk mencegah pasien yang sudah dievakuasi melalui udara justru harus kembali dirujuk karena rumah sakit tujuan belum memiliki fasilitas yang dibutuhkan.

"Base air ambulance harus berbarengan dengan RS yang fasilitas lifesaving-nya lengkap. Karena operasional pesawat ini mahal jadi jangan sampai pasien sudah dievakuasi lalu karena fasilitas tidak lengkap kemudian harus dirujuk lagi," jelasnya.

Vika juga menilai layanan ambulans udara tidak dapat berdiri sendiri. Sistem tersebut perlu terintegrasi dengan transportasi darat dan laut, terutama untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.

"Integrasi antarmoda darat, laut dan udara. Dimulai dari daerah yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau pulau terluar," katanya.

Ia menilai penerapan ambulans udara secara nasional akan membutuhkan koordinasi lintas sektor karena operasionalnya melibatkan banyak unsur.

Mulai dari operator penerbangan, tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga regulasi di sektor perhubungan dan kesehatan.

"Operasional ini sangat kompleks, perlu sinergi operator penerbangan, tenaga medis, regulasi perhubungan dan kesehatan," pungkas Vika.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membuat layanan ambulans udara dan tim "dokter terbang" untuk mengevakuasi warga yang sakit di daerah pelosok.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan, ambulans udara tersebut akan menggunakan armada helikopter dan pesawat kecil yang didesain khusus agar bisa mendarat di medan yang sulit dan tidak memiliki landasan aspal.

"Kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," kata Prabowo.***

Soal Ambulans Udara Wacana Presiden Prabowo, Semata-mata untuk Mempermudah Evakuasi Pasien

Berita Populer

Perkara Syarat Pendidikan Gibran Diputus MK Malam Ini, Simak Jadwal Sidangnya

Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Jadi 21 Golongan, Berlaku 1 Januari 2027

Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi Baru Dibentuk, Menkeu Ungkap dari Mana Anggarannya