Jumat siang, 7 November 2025, suasana salat Jumat di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta berubah mencekam.
Ledakan keras terdengar dari dalam masjid sekolah yang berada di Kompleks TNI AL Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.
Padahal, kawasan ini dikenal sebagai salah satu lingkungan paling aman dan tertutup di Jakarta, karena dijaga langsung aparat militer.
Baca Juga: Pro ASN 2025! BKN Luncurkan 8 Kebijakan Baru untuk Karier ASN Lebih Cepat dan Transparan
Namun fakta di lapangan berkata lain insiden ini menunjukkan bahwa keamanan fisik bukan jaminan keamanan fungsional.
Menurut laporan resmi dari kepolisian dan tim Gegana, ledakan diduga berasal dari sound system atau perangkat elektronik di dalam masjid.
Namun, yang paling mengejutkan publik adalah: bagaimana ledakan bisa terjadi di area yang semestinya diawasi ketat oleh aparat militer dan petugas sekolah.
Sekolah di Zona Militer Siapa yang Bertanggung Jawab atas Keamanan?
Sekolah-sekolah negeri yang berdiri di kawasan militer seperti SMAN 72 Kodamar sering kali berada di bawah dua sistem pengawasan.
Baca Juga: Pro ASN 2025! BKN Luncurkan 8 Kebijakan Baru untuk Karier ASN Lebih Cepat dan Transparan
Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan DKI Jakarta) untuk urusan pendidikan, kurikulum, dan operasional sekolah.
Institusi militer (dalam hal ini TNI AL) untuk pengamanan area dan fasilitas lingkungan sekitar.
Dalam teori, sistem ganda ini justru memberi lapisan keamanan ekstra. Namun, dalam praktik, koordinasi dua lembaga besar sering kali berjalan lambat.
Keamanan di Sekolah Negeri Bukan Sekadar Soal Penjagaan
Fakta menunjukkan, banyak sekolah negeri di Jakarta berdiri di lingkungan padat dan campuran sebagian di area sipil.
sebagian di kawasan semi-tertutup seperti kompleks TNI, Polri, atau instansi pemerintah.
Namun, keamanan di sekolah bukan hanya soal penjagaan fisik atau pagar tinggi. Ada banyak aspek lain yang harus dipastikan berjalan:
Baca Juga: RAISA Hadir di Tennovex 2025, ITS Pamerkan Berbagai Inovasi Berdampak untuk Kemaslahatan Bangsa
1. Keselamatan Infrastruktur
Instalasi listrik dan perangkat elektronik di area ibadah atau kegiatan siswa harus diaudit secara berkala.
Sound system, tabung gas, atau perangkat pendingin udara yang menua bisa menjadi sumber bahaya laten.
2. Prosedur Evakuasi
Apakah siswa dan guru tahu jalur evakuasi saat keadaan darurat?
Di SMAN 72, evakuasi sempat terhambat karena lokasi masjid berada di area padat dan akses jalan sempit.
3. Koordinasi Pengamanan Internal dan Eksternal
Sekolah di area militer harus punya komunikasi langsung antara pihak sekolah, pos penjagaan, dan petugas Dinas Pendidikan.
Baca Juga: Ledakan di SMAN 72 Jakarta Siswa dan Sekolah Butuh Pemulihan Psikologis segera
Ketika terjadi ledakan, laporan harus segera dikirim ke dua jalur: komando militer dan kepolisian.
4. Sistem Tanggap Darurat dan Simulasi Rutin
Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa menjadikan kasus ini titik awal penyusunan simulasi darurat terpadu untuk sekolah-sekolah negeri.
Ledakan Kodamar Cermin Kerapuhan Sistem
Kasus SMAN 72 menunjukkan paradoks: sekolah di kawasan militer seharusnya aman, namun justru lengah dalam hal teknis dan pencegahan.
Baca Juga: P3K Bisa Jadi PNS? Begini Syarat, Aturan, dan Harapan Terbarunya
Walaupun hasil awal menunjukkan ledakan bukan berasal dari bom rakitan, masyarakat terlanjur panik.
Narasi di media sosial bahkan menyebut aksi teror, yang segera dibantah aparat.
Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya manajemen krisis di lingkungan pendidikan.
Ketika komunikasi resmi lambat, spekulasi publik mengambil alih.
Tanggung Jawab Kolektif
Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan keprihatinan dan memerintahkan Disdik DKI untuk melakukan audit keselamatan sekolah.
Baca Juga: Adian Napitupulu, Jangan Nodai Sejarah dengan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Sementara itu, pihak TNI AL Kodamar menyatakan siap bekerja sama dalam memperketat pengawasan area pendidikan di dalam kompleks militer.
Ledakan di Masjid SMAN 72 Kodamar bukan hanya tragedi teknis ini adalah peringatan keras tentang rapuhnya koordinasi keamanan sekolah negeri yang berdiri di kawasan militer.
Ke depan, pemerintah harus menyusun protokol ganda keamanan sekolah, yang menggabungkan aspek pendidikan dan militer secara jelas dan terukur.
Karena pada akhirnya, keamanan anak-anak sekolah adalah tanggung jawab bersama bukan sekadar siapa yang punya wilayah, tapi siapa yang benar-benar menjaganya.***
