POJOKSATU.ID - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menunjukkan sikap tegas saat meninjau langsung pelaksanaan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kalumata dan Tongole, Kota Ternate.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran dan dikerjakan sesuai standar.
Dalam peninjauan di Kalumata, Sherly mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima bantuan RTLH.
Program ini menyasar masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup dan menyediakan hunian yang layak.
Namun, temuan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Di salah satu lokasi, Sherly mendapati kondisi rumah hasil renovasi yang masih mengalami kebocoran, meski program tersebut telah dilaksanakan.
Baca Juga: Merasa Kebal Saat Razia, Istri Polisi Pamer Kartu Bhayangkari lalu Tuai Kecaman
Temuan itu langsung mendapat respons tegas dari orang nomor satu di Maluku Utara tersebut.
Di hadapan warga, Sherly memanggil mandor proyek dan menyatakan pencopotan langsung karena dinilai tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik.
Ia menegaskan, program bantuan sosial seperti RTLH tidak boleh dikerjakan asal-asalan karena menyangkut hak dasar masyarakat.
Baca Juga: Bansos Masuk KKS tapi Tertulis Pengkreditan Gaji? Ini Fakta Sebenarnya
“Kalau rumah masih bocor, berarti pekerjaan tidak selesai dengan benar. Ini bantuan untuk rakyat, bukan proyek main-main,” tegas Sherly, dikutip pojoksatu.id dari instagram @hiburans.id (8/2/2026).
Tak hanya soal kualitas bangunan, Sherly juga menyoroti persoalan lain yang menghambat penyelesaian RTLH, khususnya di Kelurahan Tongole.
Di wilayah ini, penerima bantuan RTLH tahun sebelumnya menghadapi konflik antarwarga yang membuat proses pembangunan tersendat dan tak kunjung rampung.
Akibat konflik tersebut, rumah yang dibangun dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal belum bisa difungsikan secara layak.
Baca Juga: Bandung Zoo Disegel Pemda, Ini Kondisi Satwa dan Alasan Penutupan Terungkap
Menyikapi hal itu, Sherly memanggil langsung fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan untuk duduk bersama dan mencari solusi.
Ia menegaskan bahwa persoalan sosial tidak boleh menjadi alasan program pemerintah gagal. Menurutnya, semua pihak harus bertanggung jawab memastikan bantuan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kalau ada masalah di lapangan, selesaikan. Jangan biarkan rakyat dirugikan,” ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Fakta Mengejutkan: Kekayaan RI Banyak Dicuri dan Dibawa Lari ke Luar Negeri
Gubernur Sherly kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjaga integritas program RTLH.
Ia meminta seluruh jajaran pelaksana bekerja profesional dan transparan, serta tidak menjadikan program bantuan sebagai ladang kepentingan.
Selain fokus pada perbaikan hunian, Sherly juga mendorong pemberdayaan ekonomi warga, khususnya perempuan kepala keluarga.
Ia menawarkan akses pembiayaan melalui program PNM Mekar sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan.
Menurut Sherly, pembangunan tidak cukup hanya membenahi rumah, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi agar warga bisa hidup lebih mandiri dan berkelanjutan.
Langkah tegas Sherly tersebut mendapat respons positif dari warga setempat.
Banyak yang berharap sikap tegas ini menjadi contoh agar program bantuan sosial di Maluku Utara benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menyisakan masalah di kemudian hari.***
