POJOKSATU.ID – Belum lama ini sosok Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 8 Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah ramai disorot.

Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi usai dirinya dilaporkan oleh mantan Kepsek SMAN 5 Sinjai, Aliyuddin.

Dikarenakan, Aliyuddin merasa dirugikan lantaran diintimidasi oleh sosok Kepsek SMAN 8 Sinjai tersebut.

Baca Juga: Perkuat Layanan KA Srilelawangsa, PT Railink Tingkatkan Konektivitas Regional

Berdasarkan informasi dihimpun, sosok Kepsek SMAN 8 Sinjai yang dilaporkan sesama tenaga pendidik ini diketahui berna Yubob Salim.

Sebagaimana dikutip Pojoksatu.id dari akun media sosial platform Facebook Sinjai Updates pada Rabu (21/5/2025).

Dalam unggahannya, Yubob dikonfirmasi telah dilaporkan mantan Kepsek SMAN 5 Sinjai ke Gubernur Sulsel.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Beri Sindiran, Lebih Baik Gubernur Konten daripada Gubernur Molor dan Protokoler

Yang mana, laporan tersebut disampaikan secara resmi kepada pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel.

“Ia melaporkan Kepala SMAN 8 Sinjai secara resmi ke Cabang Dinas Wilayah V dengan tembusan ke Gubernur Sulsel,” jelas diktuip.

Tidak hanya itu, Aliyuddin juga meminta pertolongan kepada pihak kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

Baca Juga: Merasa Diintimidasi, Mantan Kepsek SMAN 5 Sinjai Aliyuddin Lapor Kepsek SMAN 8 Sinjai ke Gubernur Sulsel

Berdasarkan informasi dihimpun, mantan Kepsek SMAN 5 Sinjai ini meminta tolong ke Polda Sulsel.

Diketahui, permintaan tolong tersebut tidak lain sebagai perlindungan dirinya atas dugaan intimidasi yang dilakukan Yubob.

Lebih lanjut, dugaan intimidasi ini timbul usai Kepsek SMAN 8 Sinjai diketahui memberikan data fingerprint para guru dari (7/2023) hingga (5/2024).

Baca Juga: Sosok Aliyuddin, Mantan Kepsek SMAN 5 Sinjai Minta Tolong Polda Sulsel Usai Ngaku Diintimidasi

Seperti diketahui, data awal absensi digital pada (7/2023) itu bertepatan dengan masuknya Aliyuddin sebagai tenaga pengajar di SMAN 8 Sinjai.

Atas laporan Kepsek SMAN 8 Sinjai, Aliyuddin dikabarkan mendapat sanksi disiplin yang diterima melalui SK Gubernur Sulsel.

“Manipulasi seperti ini berpotensi menyeret semua ASN ke masalah serius. Ini bentuk kekacauan administratif yang disengaja,” tuturnya. ***