POJOKSATU.ID — Agenda besar penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra kini memasuki babak baru yang sangat masif dengan keterlibatan penuh dari jajaran legislatif dan eksekutif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menghadiri langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh pimpinan DPR, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta para Kepala Daerah dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam kesempatan krusial ini, Gus Ipul menegaskan komitmen berkelanjutan dari Kementerian Sosial yang terus menyalurkan bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan dan program sembako bagi masyarakat terdampak.

Baca Juga: Menolak Lupa Sejarah: Mengapa 1 Juni Diperingati Hari Lahir Pancasila?

Lebih dari sekadar program rutin, distribusi bantuan kedaruratan akibat bencana juga dipastikan terus berjalan tanpa hambatan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Berdasarkan arahan langsung dari Kepala Negara, Kementerian Sosial berada di bawah bimbingan Menteri Dalam Negeri untuk mengawal penyaluran berbagai santunan kematian serta penanganan korban luka-luka di lapangan.

Tidak berhenti di situ, kompensasi berupa bantuan stimulan sosial ekonomi, perlengkapan esensial isi rumah, hingga pemenuhan jaminan hidup selama tiga bulan ke depan juga terus digulirkan secara berkala.

Kabar baiknya, proses penyaluran bantuan pascabencana untuk fase pertama dilaporkan telah rampung secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Baca Juga: Jangan Abaikan! Catatan Masalah Kuning di Info GTK Berpotensi Hambat Pencairan TPG

Melangkah ke tahap berikutnya, institusi ini bersiap menggelontorkan dana lanjutan dengan nilai fantastis yang menembus angka di atas satu triliun rupiah.

Demi menjaga akuntabilitas, pembagian anggaran jumbo tersebut sepenuhnya bersandar pada proses verifikasi data yang ketat dari berbagai pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Komitmen pelayanan publik ini juga tercermin dari langkah responsif kementerian dalam memproses usulan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi warga Aceh yang terkena dampak langsung bencana alam.

Usulan strategis yang sebelumnya diajukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah beberapa waktu lalu kini telah diakomodasi secara resmi dengan penambahan kuota penerima fasilitas kesehatan gratis hingga mencapai lebih dari 400 ribu jiwa.

Pergerakan cepat ini sejalan dengan cetak biru yang disiapkan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memaparkan langkah transisi menuju fase pemulihan permanen di pulau Sumatra.

Untuk mendanai transisi besar ini, pemerintah telah mengusulkan dan menyetujui total anggaran pemulihan komprehensif selama tiga tahun ke depan dengan angka akumulatif mencapai 100,166 triliun rupiah yang telah mengantongi restu dari Satgas DPR RI di bawah pimpinan Profesor Sufmi Dasco Ahmad.***