POJOKSATU.ID – Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), R. Agus Sartono.
Mengusulkan sebagian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan ulang untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak akibat bencana ekologis di Sumatra.
Usulan ini ia sampaikan menyusul banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan parah setelah wilayah tersebut dihantam banjir dan longsor.
Baca Juga: Banyak yang Salah! Ini 4 Langkah Cek Pengumuman Administrasi PPPK BGN Tanpa Takut Error
Agus, yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Kesra dan PMK pada 2010–2011, menilai pemulihan pascabencana membutuhkan pendanaan besar yang tidak bisa ditunda.
Menurutnya, akan lebih bijak jika sebagian anggaran MBG difokuskan terlebih dahulu pada daerah terdampak bencana agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan.
Ia menjelaskan bahwa kemampuan pelaksanaan program MBG pada 2025 baru mencapai sekitar Rp60 triliun.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA BLU PPK Kemayoran 2026 Dibuka! Tersedia 3 Formasi untuk Pelamar Berpengalaman
Sementara itu, anggaran MBG tahun 2026 diproyeksikan melonjak hingga Rp375 triliun, yang semuanya diambil dari porsi anggaran pendidikan 20 persen APBN/APBD.
“Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu,” ujar Agus, dikutip dari laman resmi UGM.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah, tetapi juga sejalan dengan amanat konstitusi.
Baca Juga: Heboh! Eks Ketum PBNU Sebut Izin Tambang Jokowi Adalah Jebakan untuk NU
Agus mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah mewajibkan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan dasar bagi seluruh siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Agus menyoroti bahwa pemulihan infrastruktur pendidikan pascabencana bukanlah pekerjaan yang singkat.
Pada kondisi tertentu, proses pembangunan ulang sekolah dapat memakan waktu enam bulan atau lebih.
Baca Juga: PELAJARI SEKARANG! Contoh Soal Wawancara PPPK BGN 2025 Lengkap Dengan Jawaban
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah sering kali kewalahan karena keterbatasan anggaran.
“Banyak kabupaten atau kota yang bahkan tidak punya dana cukup hanya untuk memperbaiki sekolah rusak berat, apalagi membangun baru akibat bencana. Afirmasi dari Pemerintah Pusat itu sangat penting,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi di lapangan juga menunjukkan kesenjangan besar dalam kualitas dan ketersediaan sarana pendidikan antarwilayah di Indonesia.
Di daerah bencana, opsi pembelajaran daring yang biasanya jadi solusi darurat tidak dapat diterapkan karena minimnya listrik, jaringan komunikasi, hingga ketiadaan perangkat.
“Lebih bijaksana jika daerah bencana tidak dipaksakan mengikuti pengukuran capaian yang sama dengan daerah lain,” jelasnya.
Agus juga menekankan pentingnya dukungan langsung bagi siswa terdampak.
Ia menilai bantuan seperti pakaian sekolah, alat tulis, hingga bantuan tunai enam bulan ke depan sangat diperlukan untuk meringankan beban keluarga korban bencana.
“Ini tidak cukup hanya dengan KIP Sekolah saja,” tegasnya.
Baca Juga: Kabar Resmi CPNS 2026 Kemenkeu, Purbaya Ungkap Skema Gaji Baru yang Bikin Saingan Makin Ketat
Tak hanya siswa, para guru juga disebut membutuhkan perhatian khusus.
Selain bantuan kebutuhan dasar, konseling dinilai penting untuk membantu mereka memulihkan trauma sebelum kembali mengajar.
Agus menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa bencana ekologis di Sumatra harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan edukasi kebencanaan.
Mengingat prediksi BMKG soal curah hujan tinggi beberapa bulan ke depan, ia menegaskan negara harus berani menghentikan deforestasi jika tidak ingin bencana terus berulang.
“Kalau ini gagal dilakukan, kita hanya akan meratapi satu bencana disusul bencana lainnya,” ujarnya.***
