POJOKSATU.id – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online tengah menjadi sorotan publik.
Wacana ini mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap bahwa.
Presiden menaruh perhatian serius terhadap pengaruh negatif game daring.
Terutama di kalangan anak dan remaja. Dalam keterangannya
Prasetyo menyebut pemerintah sedang memikirkan langkah konkret untuk
“membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,”.
Dengan mencontohkan gim populer PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang dinilai sarat unsur kekerasan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik setelah terjadinya insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025.
Sejumlah media melaporkan bahwa insiden itu menjadi salah satu pemicu evaluasi.
Pemerintah terhadap perilaku generasi muda dan potensi dampak lingkungan digital terhadap pola pikir mereka.
Meskipun belum ada bukti langsung yang mengaitkan insiden itu dengan permainan daring
Pemerintah menilai perlunya langkah antisipatif untuk melindungi anak muda dari konten digital yang dianggap berisiko.
Dalam penjelasannya, Prasetyo Hadi menilai beberapa game mengandung unsur yang “kurang baik” dan bisa membentuk persepsi keliru tentang kekerasan.
Ia mencontohkan bagaimana visualisasi senjata dan pertempuran dalam game.
Seperti PUBG dapat membuat pemain “terbiasa dengan kekerasan” dan menganggapnya sebagai hal yang normal.
Pemerintah, katanya, tidak menutup kemungkinan akan menyusun kebijakan pembatasan.
Baik dari sisi konten, jam bermain, maupun mekanisme pengawasan.
“Kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online,” ujarnya, dikutip dari MetroTVNews.
Baca Juga: Dari Bandung untuk Bumi: Summit 2025 Dorong Aksi Nyata Menuju Kota Berkelanjutan
Namun, hingga kini belum ada regulasi atau keputusan resmi yang diterbitkan.
Pemerintah masih dalam tahap kajian kebijakan.
Termasuk mempertimbangkan sisi teknis dan dampaknya terhadap industri kreatif serta ekosistem eSports yang tengah berkembang pesat di Indonesia.
Menurut laporan Detik.com, Kominfo disebut akan dilibatkan dalam proses perumusan agar kebijakan yang muncul tidak sekadar bersifat larangan.
Tetapi juga edukatif dan melibatkan pendekatan literasi digital.
Kebijakan ini memunculkan dua sisi pandangan.
Di satu sisi, langkah pemerintah dianggap sebagai bentuk perlindungan generasi muda di era digital yang serba cepat dan penuh distraksi.
Kecanduan game online, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah diklasifikasikan sebagai gangguan perilaku sejak 2019.
Beberapa riset di Indonesia juga menunjukkan peningkatan waktu bermain game selama pandemi, terutama di kelompok usia sekolah.
Namun di sisi lain, kalangan industri dan komunitas gamer mengingatkan agar pembatasan tidak menghambat kreativitas dan potensi ekonomi digital yang telah tumbuh besar.
Data dari Asosiasi Game Indonesia (AGI) mencatat, pada 2024 nilai industri game nasional mencapai Rp 34 triliun, dengan kontribusi besar datang dari gim mobile dan eSports.
Baca Juga: Dari Bandung untuk Bumi: Summit 2025 Dorong Aksi Nyata Menuju Kota Berkelanjutan
Jika kebijakan pembatasan dilakukan tanpa kajian mendalam, dikhawatirkan akan berdampak pada ekosistem yang melibatkan jutaan pemain, kreator konten, hingga turnamen profesional.
Di tengah perdebatan ini, sejumlah pengamat menilai bahwa pembatasan semata bukan solusi utama.
Pemerintah justru perlu menekankan pentingnya pendampingan dan literasi digital bagi anak-anak dan remaja.
Wacana pembatasan game online oleh Presiden Prabowo membuka diskusi lebih luas tentang hubungan antara teknologi, moral, dan kebijakan publik.
Pemerintah kini berada di persimpangan antara melindungi generasi muda dan menjaga kebebasan berekspresi digital.
Apapun bentuk kebijakan yang akan lahir nanti, publik berharap langkah tersebut tidak hanya menekan sisi negatif dunia game.
Tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan ekosistem digital yang sehat, produktif, dan tetap kreatif bagi anak bangsa.***
