POJOKSATU.id – Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Sumatra.
Setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan, Prabowo bertolak menuju Pekanbaru, Riau, pada Senin pagi, 24 Agustus 2026.
Pemerintah menyebut kunjungan tersebut bertujuan memastikan penanganan di lapangan berjalan hingga tuntas dan kebakaran tidak kembali berulang.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo ingin melihat langsung kondisi lapangan, bukan hanya menerima laporan dari jajaran pemerintah.
“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Teddy, Senin (24 Agustus 2026).
Baca Juga: Prabowo Perkeras Penanganan Karhutla, DPR Desak Penegakan Hukum Tak Berhenti di Pelaku Lapangan
Karhutla Mulai Mengganggu Aktivitas Sekolah
Dampak karhutla kini tidak lagi sebatas persoalan titik api dan kabut asap.
Di Pekanbaru, kualitas udara yang memburuk membuat pemerintah daerah mengubah pola pembelajaran.
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memutuskan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik PAUD/TK, SD hingga SMP dilaksanakan secara daring pada Senin, 24 Agustus 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru berada pada kisaran 170,2 hingga 235,7 µg/m³, yang masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
“Anak-anak tidak diliburkan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja dilakukan secara daring dari rumah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Nonaktifkan 5 Pejabat Usai Sidak Dugaan Pungli dan Semrawut PKL di Plaza Patriot
Kondisi ini memperlihatkan bahwa karhutla telah menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Sekolah harus beradaptasi agar anak-anak tidak terpapar kabut asap ketika kualitas udara berada pada level yang membahayakan.
Prabowo Tak Ingin Karhutla Jadi Masalah Tahunan
Pemerintah pusat kini mencoba mengubah pola penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menjadi pencegahan jangka panjang.
Teddy mengatakan Presiden meminta pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat,” kata Teddy.
Pencegahan tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa yang rawan karhutla.
Baca Juga: Asap Karhutla Kalimantan Memanas, Pemerintah Bantah Ada Protes Negara Tetangga, 72 Tersangka Diburu
Menurut pemerintah, langkah pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul sehingga respons tidak selalu bersifat darurat ketika kebakaran sudah meluas.
Dari Riau, Prabowo Dijadwalkan ke Sumsel
Agenda Prabowo tidak berhenti di Riau. JPNN melaporkan Presiden dijadwalkan tiba di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang untuk melihat langsung kondisi karhutla di wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana membenarkan rencana kedatangan Presiden.
“Iya benar, Bapak Presiden Prabowo berencana akan melakukan kunjungan ke Sumsel siang ini terkait peninjauan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, informasi mengenai kedatangan Presiden diterima BPBD Sumsel pada Senin pagi. Sebelum menuju Palembang, Prabowo masih melakukan peninjauan di Riau dan Jambi.
Baca Juga: Wonomulyo, Ketika Falsafah Hidup Menemukan Tempatnya
Pemerintah Perkuat Operasi Udara
Skala penanganan karhutla juga diperbesar. BNPB sebelumnya mengerahkan puluhan helikopter untuk menangani kebakaran di enam provinsi prioritas di Sumatra dan Kalimantan.
Harian Disway melaporkan BNPB mengerahkan 52 unit helikopter untuk mendukung operasi water bombing, operasi modifikasi cuaca serta patroli udara.
Enam provinsi prioritas tersebut adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.
Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan personel dan peralatan untuk mempercepat pemadaman di wilayah yang mengalami peningkatan titik api.
Di Kalimantan Barat saja, misalnya, pemerintah mengerahkan ribuan personel gabungan dan armada udara untuk pemadaman, pendinginan serta pembuatan sekat bakar.
Ada Persoalan Hukum di Balik Karhutla
Penanganan karhutla juga bergerak ke ranah penegakan hukum.
Pemerintah sebelumnya menyatakan terdapat empat korporasi di Kalimantan Barat yang sedang dalam proses penyelidikan terkait karhutla.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar dugaan tindak pidana yang menjadi penyebab kebakaran diproses sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, Polri telah menetapkan 72 tersangka dalam perkara karhutla yang ditangani di sembilan Polda.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga mengejar pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran.
Dengan Prabowo kembali turun langsung ke Sumatra, persoalan karhutla kini menghadapi tekanan dari dua arah: api harus segera dipadamkan, sementara akar persoalannya harus dicegah agar tidak kembali terjadi.
Sebab, ketika kabut asap sudah membuat anak sekolah belajar dari rumah, persoalannya bukan lagi sekadar kebakaran di kawasan hutan dan lahan. Dampaknya sudah masuk langsung ke kehidupan masyarakat.***
