POJOKSATU.id- Ketegangan panjang di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menemukan titik terang.
Setelah berminggu-minggu diwarnai polemik, silang pernyataan.
Hingga munculnya dua arus kepemimpinan, pertemuan penting di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, berhasil memecah kebuntuan. Katib Aam PBNU Prof.
Mohammad Nuh dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sama-sama sepakat.
Baca Juga: UMP Jakarta Ditetapkan Naik 6,17 Persen, Serikat Buruh Protes Keras: Belum Cukup untuk Hidup Layak
Bahwa Muktamar harus segera digelar sebagai langkah konstitusional mengakhiri perselisihan internal.
Kesepakatan itu muncul di Forum Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU yang digelar di Lirboyo.
Forum tersebut menjadi arena paling krusial setelah Musyawarah Kubro beberapa hari sebelumnya mengeluarkan tiga rekomendasi besar islah dalam 3×24 jam.
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Minta Seluruh Rest Area Bersihkan Sampah Sendiri
Penyerahan mandat kepada Mustasyar jika islah gagal, serta opsi terakhir yakni Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan penyelamatan organisasi.
Prof. Mohammad Nuh menegaskan bahwa PBNU menerima hasil konsultasi tersebut dan menempatkan Muktamar sebagai solusi yang paling elegan, tertib, dan sesuai AD/ART.
Menurutnya, semua langkah harus tunduk pada mekanisme organisasi agar legitimasi kepemimpinan PBNU tetap terjaga dan tidak menimbulkan perpecahan baru.
Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Minta Seluruh Rest Area Bersihkan Sampah Sendiri
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menegaskan kesiapannya menjalani mekanisme konstitusional.
Ia menyatakan tidak ingin konflik berkepanjangan menggerus marwah organisasi.
Kesediaannya menghadiri pertemuan di Lirboyo dipandang sebagai sinyal penting bahwa elite PBNU mulai bergerak menuju jalan tengah.
Latar belakang polemik ini tidak lepas dari dinamika internal setelah terbitnya keputusan Rais Syuriyah yang menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PBNU.
Baca Juga: Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Saling Berpelukan di Pesantren Lirboyo, Sepakat Gelar Muktamar Bersama
Langkah ini dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai mekanisme peralihan jabatan yang semestinya hanya dapat dilakukan melalui Muktamar.
Perbedaan tafsir terhadap AD/ART kemudian memicu reaksi berantai dari berbagai PWNU, PCNU, hingga PCINU di seluruh dunia.
Ketegangan memuncak saat ratusan pengurus wilayah dan cabang menghadiri Musyawarah Kubro di Lirboyo.
Baca Juga: Prabowo Bicara Blak-blakan: Tak Ambil Pusing Dicibir, Anggaran Negara Disebut Darah Bangsa
Forum tersebut mendesak rekonsiliasi segera antara Rais Aam dan Ketua Umum sebagai syarat meredakan situasi.
Namun hingga batas waktu yang diberikan, pertemuan itu belum terlaksana, sehingga opsi percepatan Muktamar mulai menguat.
Tekanan moral para kiai sepuh dan Mustasyar pun makin besar karena stabilitas organisasi dipandang harus dipulihkan sebelum memasuki tahun politik dan persiapan ibadah haji 2026.
Baca Juga: Prabowo Bicara Blak-blakan: Tak Ambil Pusing Dicibir, Anggaran Negara Disebut Darah Bangsa
Dengan disepakatinya pelaksanaan Muktamar, PBNU kini memasuki fase baru.
Langkah berikutnya adalah penetapan waktu, tempat, dan pembentukan panitia pelaksana yang dianggap netral dan diterima semua pihak.
Para ulama menilai bahwa Muktamar bukan sekadar forum pemilihan pengurus.
Melainkan momentum penataan ulang organisasi sebuah “tombol reset” untuk membersihkan kekisruhan.
Dan mengembalikan energi besar PBNU pada khittah perjuangannya.
Di tengah dinamika tersebut, suara dari daerah menunjukkan harapan yang sama PBNU harus kembali solid.
Baca Juga: Prabowo Bicara Blak-blakan: Tak Ambil Pusing Dicibir, Anggaran Negara Disebut Darah Bangsa
Banyak pengurus menilai Muktamar dapat menjadi ruang klarifikasi, rekonsiliasi, sekaligus peneguhan komitmen menjaga keutuhan jam’iyah.
Dengan lebih dari seratus juta warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, stabilitas PBNU bukan hanya urusan internal, tetapi menyangkut kepentingan umat secara luas.
Kini, seluruh mata tertuju pada bagaimana PBNU mengeksekusi keputusan besar ini.
Baca Juga: UMP Jakarta Ditetapkan Naik 6,17 Persen, Serikat Buruh Protes Keras: Belum Cukup untuk Hidup Layak
Apakah Muktamar akan digelar dalam waktu dekat?
Apakah seluruh pihak siap menerima hasilnya demi kesatuan organisasi?
Satu hal yang pasti: langkah menuju Muktamar menjadi tanda bahwa PBNU memilih jalur konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan dan menata masa depannya.***
