POJOKSATU.ID – Sepanjang tahun 2025, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan strategis serta langkah diplomasi yang menjadi fondasi arah pemerintahan baru.
Beragam program nasional digulirkan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga penguatan posisi Indonesia di panggung internasional.
Awal tahun dibuka dengan penataan kebijakan di sektor strategis. Pada Januari 2025, pemerintah membentuk satuan tugas lintas lembaga untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam.
Langkah ini diambil guna meningkatkan pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola sektor tersebut.
Memasuki Februari, pemerintah fokus melakukan konsolidasi terhadap berbagai program prioritas nasional. Koordinasi antar-kementerian juga diperkuat agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif.
Pada Maret, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah TUNAS yang bertujuan melindungi anak-anak di ruang digital.
Baca Juga: Tangis Tamin Pecah Saat Bupati Karawang Aep Syaepuloh Datang ke Rumahnya yang Nyaris Roboh
Pada bulan yang sama, aparat juga mengungkap kasus peredaran minyak goreng oplosan yang sempat meresahkan masyarakat.
Langkah komunikasi pemerintah juga terlihat pada April ketika presiden membuka akses wawancara dengan sejumlah jurnalis senior.
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan sikap tegas terkait isu Palestina dalam pidato di parlemen Turki.
Memasuki Mei, sejumlah tokoh dunia melakukan kunjungan ke Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, berbagai kerja sama strategis lintas sektor turut ditandatangani.
Pada Juni, pemerintah meresmikan kampus Universitas Pertahanan sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan dan pertahanan nasional.
Di saat yang sama, Indonesia juga menegaskan posisinya dalam forum ekonomi global.
Selanjutnya pada Juli, pemerintah menyetujui pembangunan Kampung Haji Indonesia serta mencatatkan rekor cadangan beras nasional.
Penindakan terhadap praktik beras oplosan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan.
Baca Juga: THR 2026, Ini Simulasi Lengkap Cara Menghitung Pajak bagi Karyawan
Pada Agustus, pemerintah memutuskan menghapus tantiem bagi komisaris BUMN. Di bulan yang sama, program Sekolah Rakyat mulai dioperasikan untuk memperluas akses pendidikan.
Upaya penegakan hukum terus dilakukan pada September dengan penertiban ratusan tambang ilegal di berbagai wilayah.
Indonesia juga semakin aktif memainkan peran dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca Juga: Tak Dipinjamkan Handphone, Wanita Ini Teriak-Teriak Gajelas di Dalam Bus Trans!
Memasuki Oktober, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas perdamaian di Gaza.
Pada saat yang sama, sektor pariwisata nasional juga mencatatkan sejumlah capaian positif.
Pada November, Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan pengakuan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
Pemerintah juga meluncurkan program magang nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Baru 5 Menit Ditinggal, HP Pengunjung Hilang dari Loker Charger Masjid Istiqlal Meski Terkunci
Tahun 2025 kemudian ditutup pada Desember dengan berbagai capaian di sektor ekonomi, pendidikan, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi gambaran arah kerja pemerintah dalam membangun fondasi pembangunan nasional selama satu tahun terakhir.***
