POJOKSATU.id - Wacana pembangunan satu kecamatan satu lapangan sepak bola di Jawa Barat menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir.
Gagasan yang diusung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini langsung memantik perdebatan.
apakah langkah besar tersebut benar-benar realistis, atau sekadar visi ambisius yang sulit diwujudkan dalam tiga tahun masa kerjanya?
Di atas kertas, rencana itu terdengar revolusioner. Namun di lapangan, pertanyaannya lebih rumit.
siapkah infrastruktur, anggaran, dan tata kelola daerah menghadapi proyek sebesar ini?
627 Kecamatan, 627 Lapangan: Mampukah Tercapai?
Baca Juga: Pranata Humas Diminta Ikuti Tren Media Arus Utama dan Medsos Agar Rilis Lebih Efektif
Jawa Barat tercatat memiliki lebih dari 620 kecamatan.
Jika setiap kecamatan ditargetkan memiliki satu lapangan sepak bola representatif, maka ada ratusan area yang harus disiapkan dalam waktu relatif singkat.
Dalam hitungan sederhana, pembangunan harus berjalan dengan ritme sekitar 17–18 lapangan per bulan selama tiga tahun.
Baca Juga: GPSN Ikhtiar Kejar Target UNESCO dengan Pesona Pedang Parang Golok 2025
Angka yang agresif, terlebih mengingat setiap lokasi memiliki tantangan berbeda mulai dari ketersediaan lahan hingga proses administrasi yang tidak jarang memakan waktu berbulan-bulan.
Sementara di kabupaten yang memiliki ruang terbuka lebih luas, penentuan lokasi mungkin bukan persoalan berat
Tantangan paling besar justru berada di kota-kota padat seperti Bandung, Depok, Cimahi, dan Bekasi.
Di kawasan ini, ruang terbuka publik semakin terbatas, bahkan beberapa kecamatan nyaris tak memiliki lahan kosong yang cukup untuk ukuran lapangan standar.
Berapa Biaya yang Dibutuhkan?
Baca Juga: GPSN Ikhtiar Kejar Target UNESCO dengan Pesona Pedang Parang Golok 2025
Secara umum, pembangunan lapangan sepak bola tanpa tribun besar tetapi berstandar representatif membutuhkan biaya sekitar Rp 1,8 miliar hingga Rp 4 miliar.
Tergantung kontur tanah, kualitas rumput, serta tambahan fasilitas pendukung.
Jika dikalikan dengan 600 lebih kecamatan, total anggaran yang dibutuhkan dapat mencapai lebih dari Rp 1,2 hingga Rp 2 triliun.
Baca Juga: Bocah SD yang Viral Berangkat Sendirian Pakai KRL Segera Pindah Sekolah Lebih Dekat Rumah
Pertanyaannya kemudian mengerucut
Apakah APBD Jawa Barat siap menopang proyek sebesar itu?
Ataukah pemerintah akan membuka skema baru, seperti kerja sama dengan pihak swasta, CSR perusahaan, hingga hibah fasilitas dari institusi tertentu?
Belum lagi urusan pemeliharaan. Lapangan sepak bola bukan aset yang selesai setelah dibangun.
Baca Juga: 150 Ribu Beasiswa Guru Dibuka 2026: Peluang Lanjut S1, S2 hingga S3
Ia harus dirawat, dikelola, dan diawasi agar tidak cepat rusak atau terbengkalai, sesuatu yang sering terjadi pada fasilitas olahraga publik di berbagai daerah.
Dukungan Ada, Tapi Catatan Juga Banyak
Respons dari berbagai pihak sejauh ini cukup positif.
Persib Bandung, misalnya, menyambut baik rencana tersebut.
Menurut mereka, pemerataan fasilitas adalah kunci penting pembinaan usia dini.
Dengan lebih banyak lapangan, lebih banyak pula bibit pesepak bola yang bisa muncul dari daerah-daerah kecil.
Baca Juga: KDM Dorong Daerah di Jabar Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Bencana
Dari sisi legislasi, DPRD Jawa Barat menyebut program ini strategis untuk mengembangkan ekosistem olahraga Jabar secara menyeluruh.
Namun, mereka menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran khusus untuk pembangunan tersebut dalam APBD 2026.
Di sisi lain, sejumlah kepala daerah mengakui bahwa gagasan itu inspiratif.
Baca Juga: 150 Ribu Beasiswa Guru Dibuka 2026: Peluang Lanjut S1, S2 hingga S3
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, misalnya, mendukung penuh konsep pemerataan fasilitas olahraga.
Tetapi ia juga mengingatkan bahwa Bandung adalah kota padat, sehingga penentuan lahan akan menjadi tantangan tersendiri.***
