POJOKSATU.ID - Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara soal intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukannya sejak awal masa jabatan.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi menjaga kepentingan rakyat Indonesia.
Dalam setahun pertama pemerintahannya, Prabowo tercatat telah mengunjungi lebih dari 20 negara.
Baca Juga: Zero Growth Diterapkan! CPNS Kemendikdasmen 2026 Hanya Ganti ASN Pensiun, Ini Penjelasannya
Hal ini sempat menjadi sorotan publik, namun ia memastikan seluruh kunjungan memiliki tujuan yang jelas.
“Saya jalan-jalan untuk menjaga rakyat saya. Untuk menjaga apa? Lapangan kerja,” ujar Prabowo, dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia harus aktif melakukan diplomasi tingkat tinggi.
Kehadiran langsung kepala negara dinilai penting untuk membuka peluang kerja sama yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Prabowo menjelaskan, meski para menteri telah menjalankan tugasnya, ada sejumlah keputusan strategis yang hanya bisa dicapai melalui komunikasi langsung antar pemimpin negara.
“Kalau tidak dilobi, tentu menteri yang bekerja. Tapi di ujungnya saya harus datang untuk memastikan kesepakatan penting tercapai,” jelasnya.
Baca Juga: Viral Aksi Nyawer di Panggung Dangdut, Pemilik SPPG Pamekasan Hamburkan Uang hingga Tuai Kontroversi
Ia juga menekankan pentingnya membangun posisi tawar yang kuat dalam setiap hubungan internasional.
Dengan begitu, Indonesia dapat melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Dalam setiap hubungan harus ada posisi kuat. Itu yang sedang kita kerjakan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Prabowo dijadwalkan kembali melakukan lawatan ke luar negeri. Ia akan mengunjungi Jepang pada 29–31 Maret, kemudian melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan hingga 2 April.
Kunjungan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga teknologi dan pertahanan.
Langkah diplomasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.***
