POJOKSATU.ID - Indonesia kembali mencatatkan prestasi penting di panggung global.

Pada Kamis (8/1/2026), Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pertemuan Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss.

Penetapan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026.

Baca Juga: Viral di Netflix, Materi ‘Mens Rea’ Pandji Bikin Dua Ormas Besar Murka lalu Seret ke Polisi

Momentum ini menandai kepercayaan besar komunitas internasional kepada Indonesia untuk memimpin agenda HAM global sepanjang tahun 2026.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia meraih posisi strategis ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bawah koordinasi penuh Kemlu RI.

Baca Juga: Viral di Madura! Sumur Bor 105 Meter Malah Nyembur Minyak Tanah, Warga Langsung Rebutan

“Proses penetapan ini merupakan buah dari diplomasi Indonesia yang dijalankan secara intensif dan berkesinambungan,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dalam siaran pers yang dirilis Kamis, dikutip pojoksatu.id dari kompas.com.

Dalam masa presidensi ini, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Ia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja Dewan HAM PBB selama tahun 2026.

Baca Juga: Viral Guru Duduk di Atap Sekolah Tertimbun Lumpur Usai Banjir Aceh, Netizen Langsung Syok Setinggi Itu Endapan Lumpurnya

Kemlu menegaskan, Indonesia akan menjalankan peran kepemimpinan tersebut secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Seluruh agenda akan disesuaikan dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian dunia internasional.

Presidensi ini memberikan ruang strategis bagi Indonesia untuk mendorong dialog konstruktif antarnegara, memperkuat kerja sama multilateral, serta menjembatani perbedaan pandangan dalam isu-isu HAM yang kerap sensitif.

Baca Juga: Inilah Faktor Penentu Lolos SNBP 2026, Sekolah Akreditasi A Diingatkan Soal Strategi Prodi

Menteri Luar Negeri Sugiono turut menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat tersebut secara imparsial, objektif, dan transparan.

Menurutnya, Indonesia akan memastikan bahwa Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang kredibel, adil, dan mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan HAM global.

Posisi Presiden Dewan HAM PBB dinilai sangat strategis karena memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembahasan, memimpin proses pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan kepentingan negara maju dan berkembang.

Baca Juga: Tunjangan Guru Per Bulan, Benarkah Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru?

Kepercayaan ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi besar dengan komitmen kuat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, dialog damai, dan kerja sama internasional.

Presidensi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil dan berkeadaban.***