POJOKSATU.ID - Desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian semakin menguat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas demi menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, keberadaan Indonesia dalam forum yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut berpotensi mencederai amanat konstitusi.
Baca Juga: Mudik Lebaran 2026: Jangan Asal Tinggal Kendaraan di Rumah, Ini Peringatan dari Pakar ITB
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan, prinsip bebas aktif dan komitmen menjaga perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam konstitusi tidak akan terwujud jika Indonesia tetap menjadi bagian dari forum tersebut.
Terlebih, di dalam BoP terdapat Israel, yang kini terlibat dalam agresi militer terhadap Iran bersama Amerika Serikat.
TB Hasanuddin menilai, keberlanjutan keanggotaan Indonesia di BoP berisiko menimbulkan persepsi negatif di mata dunia internasional.
Indonesia bisa dianggap tidak konsisten dalam menegakkan prinsip kedaulatan dan penghormatan terhadap integritas wilayah negara lain.
Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang dinilai belum menunjukkan kecaman tegas terhadap serangan militer AS-Israel ke Iran.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Dedi Mulyadi Siapkan Hotline untuk Warga Jabar di Luar Negeri
Menurutnya, kondisi itu memperkuat kesan bahwa Indonesia cenderung tidak mengambil posisi jelas dalam konflik yang menyita perhatian global tersebut.
“Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan terhadap agresi dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” tegasnya.
Serangan militer yang terjadi sejak akhir pekan lalu telah meningkatkan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut bukan hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik global, termasuk posisi negara-negara yang tergabung dalam forum internasional seperti BoP.
Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri pun menilai langkah evaluasi keanggotaan menjadi penting.
Baca Juga: Bangun Ruang Tumbuh Ide, GIK UGM Cari Social Media Specialist hingga Fotografer, Ini Syaratnya
TB Hasanuddin mengingatkan, keputusan untuk tetap bertahan dalam BoP bisa membawa sejumlah risiko, mulai dari tekanan diplomatik hingga terganggunya citra Indonesia sebagai negara yang konsisten dengan politik bebas aktif.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan opsi keluar dari Board of Peace guna menjaga integritas kebijakan luar negeri Indonesia.***
