POJOKSATU.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo atau yang lebih dikenal sebagai Pasha Ungu, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Ia menilai kementerian tersebut belum memiliki agenda pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan dalam program-program kerjanya.
Dalam rapat kerja bersama kementerian terkait, Pasha menyoroti substansi program yang dinilai terlalu berfokus pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun minim menyentuh aspek pemberdayaan yang nyata di lapangan.
Baca Juga: Kabar Gembira! Gaji ASN Rohul Berpeluang Cair Rabu, BPKAD Ingatkan OPD Lengkapi Administrasi
Menurutnya, konsep pemberdayaan seharusnya tidak hanya berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga pada upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan secara berkelanjutan.
Pasha secara khusus menyinggung kondisi guru perempuan yang hingga kini dinilai belum mendapat perhatian memadai.
Ia menilai, masih banyak guru perempuan, termasuk guru honorer dan guru ngaji, yang justru luput dari agenda prioritas kementerian.
Baca Juga: Mengenali Ciri Orang Manipulatif dan Cara Menghadapinya dengan Bijak
“Dari sekian halaman yang saya baca, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, dan pelaporan. Tapi tidak ada satu poin pun yang benar-benar memberdayakan,” ujar Pasha dalam rapat tersebut.
Ia bahkan melontarkan sindiran keras dengan mempertanyakan arah kebijakan kementerian.
Pasha menyebut program yang disusun lebih menyerupai pendekatan penegakan hukum dibandingkan pemberdayaan sosial.
“Ini kementerian pemberdayaan atau kepolisian sebenarnya? Tidak ada yang saya lihat betul-betul memberdayakan,” katanya.
Pasha juga menyoroti dokumen program kerja yang dinilai tidak menyinggung peran guru madrasah dan guru ngaji perempuan, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat.
Ia mempertanyakan mengapa perhatian hanya tertuju pada program-program nasional tertentu, sementara kelompok guru perempuan di akar rumput terabaikan.
Menurut Pasha, guru honorer perempuan saat ini tengah berjuang untuk kelangsungan hidup mereka.
Namun, persoalan tersebut dinilai tidak mendapat ruang dalam perencanaan program KemenPPPA.
Baca Juga: Menunggu Pengumuman PPPK Kemenham 2025? Pelamar Wajib Tahu 3 Hal Krusial Ini!
Ia menyayangkan minimnya keberpihakan terhadap kelompok perempuan produktif yang seharusnya menjadi sasaran utama pemberdayaan.
Tak hanya itu, Pasha juga menyinggung isu lansia perempuan yang dinilai belum diberdayakan secara optimal, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Ia menyebut banyak lansia yang sebenarnya masih bisa produktif, namun jarang tersentuh oleh program kementerian.
Baca Juga: Dokumen Rahasia Terungkap! Thomas Djiwandono Bongkar Detik-Detik Mundur dari Gerindra di DPR
Dalam kesempatan tersebut, Pasha mengajak jajaran KemenPPPA untuk membuka ruang kolaborasi dan turun langsung ke lapangan.
Ia berharap adanya kesamaan perspektif antara DPR dan kementerian agar kebijakan yang disusun bisa searah dan tepat sasaran.
Pasha menegaskan, kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai dorongan agar program pemberdayaan perempuan benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya guru perempuan dan kelompok rentan lainnya.***
