POJOKSATU.ID - Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali menuai kritik tajam.
Kali ini, sorotan datang dari Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, yang secara tegas menyatakan masyarakat adat Papua menolak wacana tersebut.
Penolakan itu disampaikan Finsen dalam Rapat Paripurna DPD RI ke-6 Masa Sidang Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: Setiap Bulan Mentor Wajib Buat Tagihan Uang Saku, Ini Syarat Mutlak Gaji Peserta Magang Cair
Dalam forum resmi tersebut, Finsen meminta pemerintah pusat menghentikan rencana pengembangan sawit di Papua karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Pak Bahlil, setop dengan barang itu, karena orang Papua tidak suka,” tegas Finsen, dikutip pojoksatu.id dari RMOL.id.
Menurut Finsen, pendekatan pembangunan di Papua seharusnya tidak diseragamkan dengan daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Tampilan Info GTK 2026 Berubah, Ini Arti Menu dan Status yang Muncul
Ia menilai, masyarakat Papua memiliki kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibandingkan ekspansi perkebunan sawit maupun rencana pembentukan batalyon pertanian.
Finsen menekankan bahwa persoalan utama yang masih dihadapi warga Papua adalah pemenuhan hak-hak dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dua sektor tersebut, kata dia, seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Baca Juga: TPG 2026 Mulai Disesuaikan, Ini Perubahan Terkait Sertifikasi dan Pencairan
“Yang dibutuhkan orang Papua itu pendidikan dan kesehatan. Itu substansi dari Otsus Papua, bukan sawit atau proyek-proyek lain yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, berbagai program pembangunan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Bahkan, ekspansi perkebunan skala besar dikhawatirkan justru memicu konflik sosial dan menggerus ruang hidup masyarakat adat.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Segera Dibuka, Begini Cara Membuat Akun SSCASN yang Benar
Kritik Finsen tersebut mencerminkan kegelisahan yang selama ini dirasakan oleh banyak warga Papua.
Mereka khawatir pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam justru mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang telah dijaga secara turun-temurun.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan menyampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Bikin Geleng Kepala! Rusuh Jatinegara Dimanfaatkan untuk Menjarah Rel Kereta Api
Ia memastikan suara dari daerah, khususnya Papua, akan dibawa dalam rapat konsultasi DPD RI bersama Presiden.
“DPD RI akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden, agar menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” kata Sultan.
Polemik rencana sawit di Papua ini kembali menegaskan pentingnya dialog yang setara antara pemerintah pusat dan masyarakat adat.
Baca Juga: Kemendikdasmen Tetapkan Jadwal Pembayaran Sisa TPG Triwulan 3 dan 4 Tahun 2025
Bagi masyarakat Papua, pembangunan bukan sekadar investasi, tetapi soal keberlanjutan hidup dan pemenuhan hak dasar yang selama ini masih tertinggal.***
