POJOKSATU.id - Suasana ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat mendadak panas ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan kesaksiannya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina.

Mantan Komisaris Utama Pertamina itu tak hanya membeberkan sejumlah kejanggalan, tetapi juga secara terbuka mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada level direksi saja.

Ahok bahkan menantang Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk ikut memeriksa pejabat level atas, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Rata-rata NilaSNBP Universitas Brawijaya Malang 2026 Lengkap Semua Jurusan, Dari D3 hingga S1, Peluang Lolos Kampus Favorit Terbuka

Pernyataan itu sontak membuat suasana sidang riuh.

"Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa kenapa saya mau lapor pada jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN,"

"periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?" kata Ahok dikutip Pojoksatu.id dari Jawapos 27/01/2026.

Baca Juga: Sejarah Lahirnya Universitas Sebelas Maret, Dari Mimpi Warga Solo hingga PTN BH

Dalam keterangannya, Ahok menegaskan bahwa pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang menurutnya memiliki integritas tinggi tidak masuk akal.

Ia menyebut keputusan itu menabrak prinsip meritokrasi dan justru menyingkirkan orang-orang yang bekerja benar.

"Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis saya telepon dia. Dia bilang gini, 'Pak sudahlah, saya di Jogja saja kerja las saja Pak,’ dia bilang," tutur Ahok dikutip pojoksatu.id dari sindonews.

Baca Juga: Perpusnas Buka Pendaftaran Pelatihan Promosi Perpustakaan Berbasis Digital 2026

menceritakan dialognya dengan salah satu direksi yang diberhentikan.

Menurut Ahok, tindakan itu tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merusak tata kelola BUMN.

Ia kembali menegaskan bahwa pencopotan tersebut patut diusut sampai tuntas.

"Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu loh mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan apa yang saya ingin lakukan dicopot?" ujarnya.

Pernyataan Ahok ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya ia menyebut perlunya memeriksa pejabat tingkat tertinggi demi memastikan proses hukum berjalan transparan.

Baca Juga: Rata-rata NilaSNBP Universitas Brawijaya Malang 2026 Lengkap Semua Jurusan, Dari D3 hingga S1, Peluang Lolos Kampus Favorit Terbuka

Hingga kini, Kejaksaan belum memberikan tanggapan terkait permintaan Ahok tersebut.***