POJOKSATU.ID - Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem telah diterbitkan, mendorong Kemensos dan Kemendikdasmen untuk mempercepat persiapan pembukaan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti telah membahas detail tugas masing-masing kementerian, termasuk rekrutmen guru, penyusunan kurikulum, dan penerimaan peserta didik.
Proses rekrutmen guru akan dilakukan melalui kontrak kerja individu, di mana guru tidak berstatus ASN dan akan fokus mengajar di Sekolah Rakyat.
Kualifikasi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan menjadi prioritas, dengan persyaratan utama adalah dedikasi penuh waktu di sekolah.
Guru-guru ini juga diharapkan mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran.
Untuk posisi Kepala Sekolah, penentuan akan disesuaikan dengan jumlah siswa, memungkinkan satu kepala sekolah membawahi beberapa jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) di satu lokasi.
Baca Juga: Update Pagi Ini: Status Info GTK Berubah 08, SKTPG Terbit, TPG Siap Dicairkan Kembali!
Data Nama Berdasarkan Alamat (BNBA) guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April.
Kurikulum Sekolah Rakyat akan menggunakan pendekatan individual, dengan pemetaan peserta didik di awal.
Sekolah ini akan menerapkan sistem "multi entry multi exit," yang memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa terikat tahun ajaran dan mencapai capaian pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing.
Baca Juga: Pastikan Kode Ini Muncul di Info GTK Anda Jika SKTPG Terbit, TPG Segera Cair!
Sistem ini menekankan pada pembelajaran yang fleksibel dan pembentukan karakter siswa melalui sistem asrama.
Rekrutmen peserta didik akan memanfaatkan data pokok pendidikan (dapodik) yang diintegrasikan dengan Data Terpadu Sasaran Ekstrem (DTSEN).
Prioritas akan diberikan kepada anak-anak dari desil 1 dan 2 yang tidak terdata di dapodik, yaitu anak-anak yang putus sekolah.
Sekolah Rakyat tidak akan mengambil peserta didik dari sekolah yang sudah ada.***
