POJOKSATU.ID – Ada yang menarik dari ruang politik pendidikan nasional awal 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya membangun Sekolah Rakyat, sebuah program berasrama penuh yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Program ini bukan hanya soal gedung sekolah baru, melainkan sebuah pernyataan politik: bahwa akses pendidikan tidak boleh ditentukan oleh status ekonomi.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menilai gagasan tersebut sebagai langkah yang patut diapresiasi.
Baca Juga: 5 Cara Jitu Monetisasi di TikTok, Dari Behind The Scene, Kolaborasi Hingga Kelola Calon Pelanggan
“Semangat Presiden Prabowo dalam rangka memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah hal yang patut diacungi jempol,” katanya lewat keterangan tertulis, Kamis 16 Januari 2025.
Justin menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis potret suram pendidikan angkatan kerja per Agustus 2024. Mayoritas pekerja di Indonesia masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (35,80 persen) dan lulusan SMP (17,62 persen).
Hanya sebagian kecil yang bisa menembus pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi. Fakta ini, menurutnya, menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam struktur pendidikan nasional.
Baca Juga: Skena, Subkultur, dan Dunia Underground: Jejak Identitas Anak Muda yang Tak Hilang Waktu
Dari data itu, Justin berharap Sekolah Rakyat dapat mengintervensi situasi. Kehadirannya bisa membuka jalan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus menaikkan kualitas tenaga kerja.
“Dapat dilihat bahwa data BPS terkait tingkat pendidikan di angkatan kerja kita sangat mengkhawatirkan, dan kehadiran Sekolah Rakyat Pak Prabowo diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Namun, gagasan ini tak berdiri di ruang hampa. Laporan Bank Dunia 2023 menegaskan, keterbatasan akses pendidikan berkualitas menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia.
Sementara riset dari SMERU Research Institute (2022) menemukan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tiga kali lebih mungkin putus sekolah dibanding anak dari keluarga menengah.
Baca Juga: 10 Short Course Terpopuler di Indonesia 2025, Cek Biaya, Manfaat, dan Rekomendasi Tempat Belajar
Fakta ini memperlihatkan betapa sulitnya mobilitas sosial tanpa intervensi negara.
Sekolah Rakyat, dengan sistem asrama dan pembiayaan penuh oleh pemerintah, diharapkan menjadi intervensi yang konkret. Justin menekankan, lulusan sekolah ini bukan sekadar memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan tuntutan ekonomi modern.
“Urgensi terkait pendidikan ini juga terkait dengan kemajuan industri jasa dan teknologi saat ini yang menjadikan lapangan kerja semakin terbatas, terutama di DKI Jakarta. Hal itu mengakibatkan banyak lulusan SMP ke bawah hanya mengisi pekerjaan-pekerjaan fisik,” jelasnya.
Baca Juga: Skema Penyaluran Baru Tunjangan Guru ASN Terbaru Dari Kemenkeu, Sudah Tahu Belum?
Program Sekolah Rakyat pertama kali diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 3 Januari 2025.
Di sana, ia menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi tangga yang bisa dinaiki semua orang, bukan sekadar slogan yang dipajang di baliho.
Baca Juga: Di Tanah 10 Hektar Majalengka, Sekolah Rakyat Berasrama Disiapkan untuk Anak-Anak Miskin
Dengan target pembangunan ratusan sekolah berasrama, program ini menyimpan janji besar: menyiapkan generasi yang siap bersaing di pasar kerja dan sekaligus menjaga agar anak-anak miskin tidak terjebak dalam siklus kemiskinan keluarga.
Baca dan kirim komentar untuk artikel lainnya melalui apps kami:
Versi Android
Versi iOS
Channel Whatsapp
Fanpage Edugov
Jika berhasil dijalankan dengan transparan dan konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sebuah ruang di mana anak-anak miskin tidak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan, tetapi ikut menulis bab penting dalam perjalanan bangsa. ***
