POJOKSATU.id – Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumba Timur memasuki tahap penting.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), diminta segera menuntaskan dua persyaratan agar rencana pembangunan sekolah permanen di wilayah tersebut dapat dilanjutkan.

Dua persyaratan yang masih harus diselesaikan adalah dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) serta pelebaran akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Hal tersebut dibahas saat Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kemensos mendorong agar Sumba Timur tidak tertinggal dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen, mengingat daerah tersebut masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jadi saya berharap betul Sumba Timur bisa, karena Sumba Barat sudah masuk ini, ya Sumba Timur bisa ikut,” kata Agus Jabo.

Baca Juga: Resmi Dibentuk, TP2SR Kemensos Segera Susun Program Percepatan dan Pengawasan Sekolah Rakyat

 

Lahan 10 Hektare Sudah Dinyatakan Layak

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sumba Timur sebenarnya telah memiliki modal awal. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berada di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang.

Lahan tersebut telah disurvei Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk pembangunan.

Dengan demikian, persoalan utama saat ini bukan lagi ketersediaan lahan, melainkan penyelesaian persyaratan administratif dan infrastruktur akses.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan pemerintah daerah siap melakukan pelebaran jalan menuju lokasi. Jalan yang tersedia saat ini disebut memiliki lebar sekitar empat meter dan sudah dalam kondisi pengerasan.

“Kalau terkait dengan komitmen untuk meningkatkan kondisinya, nanti kami akan lebarkan,” ujar Umbu Lili.

Baca Juga: Kemensos Bakal Gelar Desk Evaluation Lintas Kementerian demi Selesaikan Masalah Lahan Sekolah Rakyat

 

Infrastruktur Dasar Sudah Mendukung

Selain lahan, lokasi yang dipersiapkan juga memiliki keuntungan dari sisi infrastruktur dasar. Menurut Umbu Lili, kawasan tersebut telah memiliki akses terhadap jaringan listrik dan air bersih.

Kondisi itu menjadi modal penting agar pembangunan sekolah tidak terkendala persoalan utilitas dasar ketika fasilitas pendidikan mulai digunakan.

Namun, penyelesaian akses jalan dan PKKPR tetap menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan sebelum pembangunan dapat bergerak lebih jauh.

 

Sekolah Rakyat Ditujukan untuk Keluarga Miskin

Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumba Timur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas pendidikan.

Program ini dirancang pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Seleksi calon peserta didik juga tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan.

“Sekolah Rakyat itu dibuat dalam rangka pengentasan kemiskinan, jadi Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi,” ujar Agus Jabo.

Baca Juga: Mensos Gus Ipul Tekankan Tiga Arahan Utama Pengelolaan Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia

Urgensi program tersebut juga terlihat dari kondisi sosial ekonomi Sumba Timur. Bupati menyebut angka kemiskinan di wilayahnya masih sekitar 25 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 18 persen.

Karena itu, percepatan pembangunan sekolah di wilayah 3T tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik.

Tantangan berikutnya adalah memastikan anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program benar-benar memperoleh akses pendidikan yang berkelanjutan.

 

Pemkab Didorong Segera Tuntaskan Persyaratan

Dengan lahan yang telah dinyatakan layak dan dukungan infrastruktur dasar yang tersedia, penyelesaian dua persyaratan menjadi tahap krusial bagi Sekolah Rakyat di Sumba Timur.

Kemensos berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan pelebaran akses jalan dan dokumen PKKPR sehingga pembangunan sekolah permanen dapat direalisasikan.

Jika seluruh persyaratan selesai, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di Sumba Timur.***