POJOKSATU.ID — Langkah nyata pemerintah dalam memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sumatra pascabencana kini membuahkan hasil konkrit lewat koordinasi lintas sektor yang sangat intensif.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf ikut ambil bagian dalam kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang diselenggarakan bersama jajaran Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Di dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan dewan dan para menteri serta Gubernur Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut, dibahas strategi penanganan komprehensif bagi wilayah terdampak.
Pihak Kementerian Sosial menyatakan bahwa penggelontoran bantuan reguler berupa sembako dan Program Keluarga Harapan sama sekali tidak dihentikan demi menjaga daya beli warga lokal.
Baca Juga: Menolak Lupa Sejarah: Mengapa 1 Juni Diperingati Hari Lahir Pancasila?
Di samping program mandatori tersebut, alokasi dana kebencanaan yang dikelola lewat satgas khusus juga dipastikan tetap mengalir demi mempercepat proses normalisasi daerah.
Berdasarkan mandat kepresidenan dan di bawah koordinasi teknis Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial bertanggung jawab penuh dalam mendistribusikan santunan duka cita bagi korban jiwa serta santunan medis bagi korban luka.
Skema perlindungan sosial yang disiapkan juga mencakup pemberian bantuan modal usaha stimulan ekonomi, paket pengisian perabotan rumah, serta pembiayaan jaminan hidup pokok selama kurun waktu tiga bulan penuh.
Evaluasi mutakhir menunjukkan bahwa penyaluran dana penanggulangan pascabencana gelombang pertama telah selesai dieksekusi dengan hasil memuaskan di seluruh target wilayah.
Baca Juga: Jangan Abaikan! Catatan Masalah Kuning di Info GTK Berpotensi Hambat Pencairan TPG
Memasuki pengerjaan fase berikutnya, kementerian terkait sudah mengunci anggaran baru dengan nilai yang sangat fantastis yakni melampaui satu triliun rupiah untuk mendukung rekonstruksi lanjutan.
Distribusi dana tahap kedua ini nantinya dipastikan mengacu pada hasil sinkronisasi serta verifikasi data faktual yang dihimpun dari tingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Sebagai bentuk perhatian khusus bagi kesehatan masyarakat, usulan mengenai penambahan kuota kepesertaan jaminan kesehatan gratis di Provinsi Aceh yang sempat diutarakan Wakil Gubernur Fadhlullah kini dijawab dengan kepastian hukum.
Pemerintah pusat secara resmi telah meloloskan dan memasukkan lebih dari 400 ribu jiwa warga terdampak di Serambi Mekah ke dalam daftar tambahan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Di sisi lain, blueprint besar pemulihan fisik wilayah Sumatra dipaparkan secara gamblang oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang bertindak sebagai pemegang komando satgas percepatan regional.
Melalui perencanaan matang yang tertuang dalam Rencana Induk, pemerintah secara resmi mengalihkan status kedaruratan menuju program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik secara permanen.
Proyek jangka panjang ini membutuhkan suntikan dana sebesar 100,166 triliun rupiah dengan pembagian target tahunan yang melingkupi anggaran puluhan triliun dari tahun 2026 hingga tahun 2028 setelah mendapatkan persetujuan penuh dari Satgas DPR RI yang diketuai Profesor Sufmi Dasco Ahmad.***
