Saatnya Kebijakan Kredit Rakyat Harus Disesuaikan dengan Realitas Lapangan

POJOKSATU.ID - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah berjalan hampir dua dekade.

Tapi masalah klasiknya tak pernah benar-benar hilang sulit diakses, syarat tak jelas, dan penyalurannya tidak merata.

Kini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai sudah saatnya regulasi KUR direvisi agar sesuai dengan tantangan di lapangan.

Banyak aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi sekarang UMKM berubah, tapi regulasinya masih sama seperti 10 tahun lalu.

Aturan KUR Masih Kaku dan Kurang Adaptif

KUR sejatinya dirancang untuk membantu usaha kecil yang kesulitan mengakses pinjaman bank.

Namun dalam praktiknya, aturan yang seharusnya mempermudah justru sering menjadi batu sandungan.

Misalnya, soal bebas agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta. Di atas kertas, aturan ini jelas.

Tapi di lapangan, banyak bank masih meminta jaminan tambahan.

Selain itu, aturan soal plafon, sektor prioritas, dan rasio risiko juga dinilai sudah tidak sejalan dengan realitas ekonomi terkini.

UMKM Digital Masih Belum Dianggap Layak

Perubahan besar terjadi di sektor usaha rakyat.

Kini semakin banyak pelaku usaha mikro yang berjualan online, menjadi reseller, atau memproduksi konten digital.

Sayangnya, mereka belum sepenuhnya diakui dalam sistem perbankan tradisional.

Hal seperti ini menunjukkan bahwa kriteria kelayakan KUR perlu diperluas.

Regulasi lama belum mampu mengakomodasi dinamika ekonomi digital yang kini jadi motor baru pertumbuhan UMKM.

Purbaya KUR Harus Menyesuaikan Zaman

Menkeu Purbaya menegaskan, pemerintah akan mengevaluasi semua aspek regulasi KUR, mulai dari aturan agunan, batas bunga, hingga mekanisme distribusi.

saat ini proses pengajuan KUR masih banyak yang dilakukan secara manual.

Padahal, dengan digitalisasi data usaha dan NIK tunggal, bank seharusnya bisa menilai kelayakan tanpa ribet.

Bank Tak Boleh Lagi Berlindung di Balik Regulasi

Banyak bank menggunakan alasan aturan pemerintah untuk menolak pengajuan KUR.

Namun, menurut Purbaya, sebagian alasan itu tidak berdasar.

Pemerintah berencana membuat pedoman interpretasi tunggal agar semua bank memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu, Kemenkeu bersama Kementerian Koperasi dan OJK juga tengah menyiapkan mekanisme penilaian berbasis perilaku usaha bukan hanya aset.

Kebijakan Bunga dan Subsidi Juga Dievaluasi

Selain regulasi penyaluran, pemerintah juga akan meninjau ulang skema bunga subsidi KUR.

Saat ini, bunga KUR ditetapkan sekitar 6% per tahun angka yang sudah turun dari 12% di awal program.

Namun, seiring kondisi ekonomi global dan tekanan inflasi, bank pelaksana meminta evaluasi agar tetap seimbang antara insentif dan risiko.

pemerintah membuat skema bunga dinamis yang bisa disesuaikan dengan sektor usaha dan kemampuan bayar.

Regulasi Harus Melibatkan Suara UMKM

Salah satu kritik terbesar terhadap kebijakan KUR selama ini adalah minimnya keterlibatan pelaku usaha kecil dalam proses penyusunan aturan.

Purbaya mengakui hal itu. Ia berjanji, revisi kebijakan KUR ke depan akan melibatkan asosiasi UMKM, akademisi, dan perwakilan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Aturan Boleh Kaku, Tapi Hati Harus Fleksibel

Kebijakan publik seharusnya lahir dari empati, bukan sekadar angka. Aturan yang terlalu kaku bisa membuat niat baik kehilangan makna.

Kini, tugas besar pemerintah adalah memastikan kebijakan KUR mampu mengikuti zaman, memberi ruang bagi inovasi, dan menghapus hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Karena di tengah gempuran ekonomi global, UMKM adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia dan mereka butuh kebijakan yang benar-benar berpihak.***